Loading...    
           

MA Bebaskan Terdakwa Kasus BLBI Syafruddin Temenggung, Salah Satu Hakimnya Asal Riau

MA Bebaskan Terdakwa Kasus BLBI Syafruddin Temenggung, Salah Satu Hakimnya Asal Riau
Syafruddin Arsyad Temenggung (pakai batik). (republika.co.id)
Selasa, 09 Juli 2019 16:18 WIB
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi tedakwa kasus BLBI, mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan kepada SAT.

Dikutip dari republika.co.id, putusan kasasi bernomor perkara 1555K/pid.sus 2019 itu menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan yang ditujukan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana.

''Mengadili sendiri menyatakan SAT terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,'' ujar Ketua Bidang Hukum dan Humas MA, Abdullah, di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Abdullah mengatakan, amar putusan kasasi tersebut menyatakan mengabulkan permohonan SAT. Selain itu, amar putusan ini juga menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah amar putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan putusan kasasi tersebut, hakim meminta agar jaksa mengeluarkan SAT dari tahanan, mengembalikan segala barang bukti kepadanya. Selain itu, jaksa juga diminta untuk memulihkan hak dan martabat SAT.

Dalam putusan kasasi ini terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan, sependapat dengan judex facti dengan pengadilan tingkat banding. Sedangkan hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago, berpendapat, perbuatan SAT merupakan perbuatan hukum perdata. Syamsul Rakan merupakan salah satu hakim ad hoc di MA yang berasal dari Riau.

Kemudian hakim anggota II Mohammad Askin berpendapat perbuatan SAT merupakan perbuatan hukum administrasi.

''Dalam putusan tersebut, ada dissenting opinion. Jadi tidak bulat,'' terang Abdullah.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

Loading...
GoSumbar.com Orangtua Tak Mampu Beli Susu, Bayi Perempuan di Polman Minum Kopi Tubruk 5 Gelas Sehari, Begini Kondisinya
GoSumbar.com Terobos Kobaran Api Selamatkan Kakeknya, Bocah 6 Tahun Tewas Terbakar, Negara Berikan Medali Keberanian
GoSumbar.com 8 Tewas Akibat Bus Tabrak Truk Tangki di Lintas Sumatera, Ini Identitas Korban
GoSumbar.com Polisi Tertelungkup di Atas Kap Mobil dan Terseret 200 Meter, Ini Penjelasan Polda Metro
GoSumbar.com Asap Kiriman Indonesia Liburkan 500 Sekolah di Malaysia
GoSumbar.com Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal dalam Status Terpidana Korupsi
GoSumbar.com Tak Punya Ongkos Pulang ke Rumah, Siswa MTs Numpang Truk Tanah, Tergelincir Saat Naik dan Tergilas Ban
GoSumbar.com Kenal Lewat Medsos, Ketemu dan Main Ludo di Kamar Hotel, Wanita 24 Tahun Digilir dan Dirampok, 2 Pelaku Ditembak Polisi
GoSumbar.com Kemendikbud Terbitkan 2 Aturan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja
GoSumbar.com Suhu di Padang Sangat Dingin, 18 Derajat Celsius, Ini Penjelasan BMKG
GoSumbar.com Ribuan Ikan dengan Tulang Retak dan Mata Copot Terdampar, Warga Ambon Ketakutan Bakal Datang Tsunami
GoSumbar.com Hapuskan Label Halal Daging Impor, Permendag 29/2019 Tabrak UU Jaminan Produk Halal
GoSumbar.com Numpang Nonton di Rumah Tetangga, Gadis 13 Tahun Diperkosa dan Dibunuh, Jasadnya Ditemukan dalam Karung
GoSumbar.com Pemerintah Didesak Cabut Permendag yang Tak Wajibkan Daging Impor Berlabel Halal
GoSumbar.com Terbitkan Aturan Daging Impor Tak Wajib Label Halal, Menteri Perdagangan Dinilai Tak Hormati Umat Islam
GoSumbar.com Busyro Khawatir Revisi UU KPK Sebagai Bayaran Jokowi
GoSumbar.com Serangan Drone Hancurkan Kilang Minyak Arab Saudi, Pasokan Terganggu 5,7 Juta Barel Per Hari
GoSumbar.com Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba
wwwwww