Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
Peristiwa
21 jam yang lalu
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
2
Pulihkan Perekonomian, Arief Poyuono Minta 'Kang Mas Jokowi' Legalkan Judi Togel dan Kasino
Politik
22 jam yang lalu
Pulihkan Perekonomian, Arief Poyuono Minta Kang Mas Jokowi Legalkan Judi Togel dan Kasino
3
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan 'Jasa' Prostitusi Hana Hanifah
Hukum
22 jam yang lalu
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan Jasa Prostitusi Hana Hanifah
4
Bantu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Bantu Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Resmi Ditahan
5
Jika Terbukti Terbitkan Surat Jalan Joko Tjandra, Brigjen Prasetyo Utomo Terancam Dicopot
Hukum
19 jam yang lalu
Jika Terbukti Terbitkan Surat Jalan Joko Tjandra, Brigjen Prasetyo Utomo Terancam Dicopot
6
Viral... Janda Cantik Ini Jual Rumah Rp185 Juta Bonus Nikah
Ekonomi
20 jam yang lalu
Viral... Janda Cantik Ini Jual Rumah Rp185 Juta Bonus Nikah
Loading...
Home >  Artikel >  Ragam

MA Bebaskan Terdakwa Kasus BLBI Syafruddin Temenggung, Salah Satu Hakimnya Asal Riau

MA Bebaskan Terdakwa Kasus BLBI Syafruddin Temenggung, Salah Satu Hakimnya Asal Riau
Syafruddin Arsyad Temenggung (pakai batik). (republika.co.id)
Selasa, 09 Juli 2019 16:18 WIB
JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi tedakwa kasus BLBI, mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan kepada SAT.

Dikutip dari republika.co.id, putusan kasasi bernomor perkara 1555K/pid.sus 2019 itu menyatakan Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan yang ditujukan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana.

''Mengadili sendiri menyatakan SAT terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,'' ujar Ketua Bidang Hukum dan Humas MA, Abdullah, di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Abdullah mengatakan, amar putusan kasasi tersebut menyatakan mengabulkan permohonan SAT. Selain itu, amar putusan ini juga menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah amar putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan putusan kasasi tersebut, hakim meminta agar jaksa mengeluarkan SAT dari tahanan, mengembalikan segala barang bukti kepadanya. Selain itu, jaksa juga diminta untuk memulihkan hak dan martabat SAT.

Dalam putusan kasasi ini terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan, sependapat dengan judex facti dengan pengadilan tingkat banding. Sedangkan hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago, berpendapat, perbuatan SAT merupakan perbuatan hukum perdata. Syamsul Rakan merupakan salah satu hakim ad hoc di MA yang berasal dari Riau.

Kemudian hakim anggota II Mohammad Askin berpendapat perbuatan SAT merupakan perbuatan hukum administrasi.

''Dalam putusan tersebut, ada dissenting opinion. Jadi tidak bulat,'' terang Abdullah.***

Editor : hasan b
Sumber : republika.co.id
Kategori : Ragam

Loading...
www www