Loading...    
           

Surya Paloh Sebut Parpol Pengusung Tidak Total Menangkan Jokowi-Ma'ruf, Ini Penyebabnya

Surya Paloh Sebut Parpol Pengusung Tidak Total Menangkan Jokowi-Maruf, Ini Penyebabnya
Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. (kompas.com)
Minggu, 03 Maret 2019 20:49 WIB
PALEMBANG - Partai politik (Parpol) pengusung Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin, tidak total memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 tersebut. Sebab, pada saat yang sama Parpol harus berusaha memenangkan calon anggota legislatif (Caleg) yang diusungnya.

Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Surya Paloh mengungkapkan hal itu saat berkunjung ke markas Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Selatan Jokowi-Ma'ruf dan berdiskusi dengan relawan di Palembang, Minggu (3/3).

''Positioningnya adalah partai-partai pendukung presiden dalam partai koalisi, termasuk koalisi Jokowi dan Ma'ruf ini tidak 100 persen perhatiannya untuk urusan pencalonan calon presiden dan wakil presiden, tidak 100 persen. Dia juga disibukkan dengan kesibukannya untuk mengatur calegnya,'' kata Paloh, seperti dikutip dari merdeka.com.

Menurut Paloh, hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus bisa diterima pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Umum Partai NasDem itu menyadari sikap Parpol di koalisinya yang belum fokus mengoptimalkan tugas kemenangan untuk Paslon nomor urut 01.

''Ini adalah konsekuensi yang harus bisa kita terima, artinya ketika kita sebagai pendukung-pendukung utama capres Jokowi-Ma'ruf kita menyadari ini, suasana dukungan partai-partai politik dalam prakteknya tidak 100 persen memfokuskan waktu tenaga pikiran untuk tugas-tugas pemenangan Jokowi Ma'ruf,'' ungkapnya.

Namun, untuk Partai NasDem, Paloh menitipkan pesan supaya tugas pemenangan Pilpres dan Pileg dilakukan seimbang. Dirinya ingin kadernya beserta relawan kompak berjuang bersama.

''Paling tidak instruksi saya tidak boleh ada yang timpang, harus sama. Nah kalau enggak itu namanya kita tidak sukses dan berbahaya, ini jelas ya. Jadi kerjasama kita dalam tim kemenangan ini adalah kerjasama yang kolektif, ringan sama dijinjing berat sama dipikul,'' imbuhnya.

Diketahui, Koalisi Indonesia Kerja partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 berisi PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, PPP, PKB, Hanura, Perindo dan PSI.***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:SerbaSerbi

Loading...
GoSumbar.com Orangtua Tak Mampu Beli Susu, Bayi Perempuan di Polman Minum Kopi Tubruk 5 Gelas Sehari, Begini Kondisinya
GoSumbar.com Terobos Kobaran Api Selamatkan Kakeknya, Bocah 6 Tahun Tewas Terbakar, Negara Berikan Medali Keberanian
GoSumbar.com 8 Tewas Akibat Bus Tabrak Truk Tangki di Lintas Sumatera, Ini Identitas Korban
GoSumbar.com Polisi Tertelungkup di Atas Kap Mobil dan Terseret 200 Meter, Ini Penjelasan Polda Metro
GoSumbar.com Asap Kiriman Indonesia Liburkan 500 Sekolah di Malaysia
GoSumbar.com Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal dalam Status Terpidana Korupsi
GoSumbar.com Tak Punya Ongkos Pulang ke Rumah, Siswa MTs Numpang Truk Tanah, Tergelincir Saat Naik dan Tergilas Ban
GoSumbar.com Kenal Lewat Medsos, Ketemu dan Main Ludo di Kamar Hotel, Wanita 24 Tahun Digilir dan Dirampok, 2 Pelaku Ditembak Polisi
GoSumbar.com Kemendikbud Terbitkan 2 Aturan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja
GoSumbar.com Suhu di Padang Sangat Dingin, 18 Derajat Celsius, Ini Penjelasan BMKG
GoSumbar.com Ribuan Ikan dengan Tulang Retak dan Mata Copot Terdampar, Warga Ambon Ketakutan Bakal Datang Tsunami
GoSumbar.com Hapuskan Label Halal Daging Impor, Permendag 29/2019 Tabrak UU Jaminan Produk Halal
GoSumbar.com Numpang Nonton di Rumah Tetangga, Gadis 13 Tahun Diperkosa dan Dibunuh, Jasadnya Ditemukan dalam Karung
GoSumbar.com Pemerintah Didesak Cabut Permendag yang Tak Wajibkan Daging Impor Berlabel Halal
GoSumbar.com Terbitkan Aturan Daging Impor Tak Wajib Label Halal, Menteri Perdagangan Dinilai Tak Hormati Umat Islam
GoSumbar.com Busyro Khawatir Revisi UU KPK Sebagai Bayaran Jokowi
GoSumbar.com Serangan Drone Hancurkan Kilang Minyak Arab Saudi, Pasokan Terganggu 5,7 Juta Barel Per Hari
GoSumbar.com Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba
wwwwww