Beredar Kabar Tunjangan Guru Bakal Dihapuskan, Begini Kata Jokowi

SURABAYA - Beredar kabar bahwa pemerintah akan menghapuskan dana tunjangan guru PNS dan non-PNS. Kabar itu sebelumnya sudah dibantah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dikutip dari liputan6.com, hari ini, Kamis (6/9/2018), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan tunjangan bagi para guru.

''Saya mau menjawab karena beredar luas di media sosial mengenai tunjangan guru yang akan dihentikan. Memasuki tahun politik isu-isu seperti ini pasti bertebaran,'' kata Jokowi di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/9/2018).

Jokowi mengungkapkan, meski kabar ini sebelumnya sudah dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tetapi dirinya menegaskan sekali lagi jika tunjangan bagi para guru tidak dihentikan dan tetap akan diberikan.

''Meski pun sudah dibantah oleh Menteri Keuangan, saya ingin menegaskan lagi bahwa kabar itu bohong, hoaks,'' kata dia.

Jika memang ada pihak yang berniat untuk menghentikan tunjangan bagi para guru, Jokowi menyatakan, dirinya siap untuk berada di garis terdepan untuk membela hak guru.

''Kalau benar ada yang ingin menuju ke sana, saya siap berdiri di depan ‎untuk membela kepentingan guru-guru agar dapat melaksanakan tugas mulianya mendidik kader bangsa di negara kita,'' kata dia.

Bakal Dinaikkan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merencanakan menaikkan anggaran pendidikan menjadi Rp487,9 triliun pada 2019. Ia pun memastikan anggaran untuk tunjangan guru PNS dan non-PNS juga akan naik.

Itu dikatakan Jokowi pada penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

''Belanja negara untuk bidang pendidikan padatahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi,'' ujar Jokowi di Gedung MPR/DPR, Kamis 16 Agustus 2018 lalu.

Dalam pidatonya, anggaran BOS terutama disorot oleh Presiden Jokowi karena telah terbukti mampu menaikkan angka partisipasi untuk SD, SMP, SMA dan madrasah.

Biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga akan dipakai untuk membangun sarana pendidikan di SMK dan memperkuat program vokasi.

''Selain itu, (dana BOS) juga ditujukan untuk membangun 1.407 ruang praktik SMK dan bantuan pelatihan atau sertifikasi 3.000 mahasiswa, memperkuat program vokasi yang lebih masif dan terintegrasi lintas kementerian,'' ucapnya.

Presiden Jokowi juga memberi perhatian pada pesantren. Ia berjanji akan ada pembangunan sarana kelas dan laboratorium di 1.000 pesantren.***