Menhub Bakal Turunkan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menurunkan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pelabuhan. Upaya ini dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan level kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan penurunan tarif PNBP untuk sub sektor perhubungan laut akan melalui persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun dengan tarif yang lebih murah, dirinya berharap, volume angkutan barang di pelabuhan tetap bisa ditingkatkan.

"Saya bilang dengan PNBP turun, nanti harapannya volume-nya naik. Karenanya tadi Pak Wamenkeu setuju, tapi prinsipnya saya harus lapor dulu," kata dia, ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koorinator bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.

Sebagai tahap awal, penurunan tarif PNBP akan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini merupakan pelabuhan dengan transaksi paling banyak. Selanjutnya Kemenhub akan menerapkan hal yang sama di pelabuhan lainnya agar biaya logistik bisa lebih murah.

Selain penurunan tarif PNBP, pemerintah juga akan meningkatkan layanan pengiriman pesanan secara elektronik (delivery order online). Langkah ini dirasa lebih efektif karena akan mempercepat proses bongkar muat barang di pelabuhan.

Sementara itu, untuk waktu bongkar muat barang (dwelling time) yang telah menjadi tiga hari dinilai sudah lebih baik. Namun ada beberapa kendala yang ternyata 30 sampai 40 persen barang yang masih berada di pelabuhan karena belum selesainya pemeriksaan ataupun pemiliknya tidak ada gudang.

"Oleh karenanya, saya tadi sudah lapor ke Pak Menko untuk kolaborasi dengan tim Kemenko, Bea Cukai, untuk melakukan kerja bersama. Minggu depan, saya akan ke Priok akan bahas stakeholder dan berkaitan dengan tarif baru," pungkasnya. ***