Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jangan Hapus Pelajaran Sejarah!
Pendidikan
23 jam yang lalu
Jangan Hapus Pelajaran Sejarah!
2
Terinfeksi Virus Corona, Bupati Berau Wafat di RS Pertamina
Kesehatan
17 jam yang lalu
Terinfeksi Virus Corona, Bupati Berau Wafat di RS Pertamina
3
DPR minta Cakada jadi 'Influencer' Protokol Kesehatan
Politik
22 jam yang lalu
DPR minta Cakada jadi Influencer Protokol Kesehatan
4
Junaidi Auly Tegaskan Ulama adalah Pemersatu Bangsa
Nasional
17 jam yang lalu
Junaidi Auly Tegaskan Ulama adalah Pemersatu Bangsa
5
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
GoNews Group
20 jam yang lalu
Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Dilanjutkan, Kemendagri: Kita Semua Harus Sukseskan!
6
Bekal 10 Kali WTP, Puan Yakin DPR Mampu Jaga Kepercayaan Rakyat
Ekonomi
22 jam yang lalu
Bekal 10 Kali WTP, Puan Yakin DPR Mampu Jaga Kepercayaan Rakyat

Wacanakan Melarang, Menteri Agama Diminta Jelaskan Kaitan Cadar dan Celana Cingkrang dengan Radikalisme

Wacanakan Melarang, Menteri Agama Diminta Jelaskan Kaitan Cadar dan Celana Cingkrang dengan Radikalisme
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi (baju hijau). (liputan6.com)
Jum'at, 01 November 2019 14:45 WIB
JAKARTA - Menteri Agama Fachrul Razi melontarkan wacana akan melarang pegawai yang bekerja di instansi pemerintah mengenakan cadar dan celana cingkrang.

Dikutip dari liputan6.com, wacana tersebut dikritisi berbagai pihak, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi. Achmad Baidowi mengingatkan pemerintah, mengkaji lebih dalam wacana tersebut.

Menurut Baidowi, larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang itu berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

''Kebijakan ini berpotensi melanggar HAM, meski dari perspektif keamanan bisa saja dibenarkan,'' kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).

Baidowi mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, Fachrul Razi perlu memperjelas larangan cadar itu, apakah berlaku untuk ASN di Kementerian Agama (Kemenag) atau keseluruhan instansi pemerintah. Pasalnya, lanjut Baidowi, melarang seluruh ASN menggunakan cadar bukan domain Kemenag.

''Artinya, ketentuan tersebut menjadi semacam kode etik ASN yang hanya berlaku secara internal di instansi pemerintah (Kemenag saja) mengingat tupoksi kemenag hanya berwenang mengatur ASN di internal. Jika usulan tersebut juga mau diterapkan di instansi pemerintahan lainnya, maka menjadi domain Kemenpan RB,'' ungkapnya.

Menurutnya pemerintah harus masif melakukan sosialisasi jika wacana itu direalisasikan. Itu perlu, agar masyarakat tidak salah menerima informasi soal larangan orang bercadar masuk instansi pemerintahan.

''Jangan sampai larangan penggunaan cadar dipahami sebagai larangan penggunaan jilbab, karena tingkat pemahaman masyarakat tidak merata,'' ucapnya.

Kaitan Cadar dengan Radikalisme

Baidowi menambahkan, Menteri Agama juga perlu menjelaskan kaitan antara cadar dan celana cingkrang dengan radikalisme. Sehingga tidak muncul kesalahpahaman di masyarakat.

''Menag harus menjelaskan kepada publik terkait korelasi cara berpakaian (cadar dan celana cingkrang) terhadap radikalisme, agar persoalan menjadi jernih,'' ucapnya.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam

wwwwww