Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
Umum
21 jam yang lalu
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
2
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
Nasional
21 jam yang lalu
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
3
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor 'Temurun' Jadi Ajang Fun Run
Umum
21 jam yang lalu
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor Temurun Jadi Ajang Fun Run
4
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
Olahraga
5 jam yang lalu
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
5
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Olahraga
3 jam yang lalu
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/

Pemuda Muhammadiyah Khawatir Densus Tipikor Melemahkan KPK

Pemuda Muhammadiyah Khawatir Densus Tipikor Melemahkan KPK
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak. (sindonews.com)
Rabu, 18 Oktober 2017 13:22 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri membatalkan pembentukan Densus Tipikor Polri.

Sebab, Dahnil khawatir Densus Tipikot tersebut justru akan melemahkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

Dahnil juga meragukan, Densus Tipikor itu bisa menangani korupsi yang diduga melibatkan pejabat negara maupun anggota Polri.

''Oleh sebab itu, perlu agaknya, Presiden memerintahkan membatalkan pembentukan Densus Tipikor oleh Kapolri ini,'' ujar Dahnil dalam siaran persnya kepada Sindonews, Rabu (18/10/2017).

Dahnil menyarankan agar intitusi yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian itu fokus dengan tim atau satuan Tipikor yang sudah ada dengan cara menarik anggota Polri yang berada di KPK.

Sehingga bisa lebih efektif dan akseleratif menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi.

Dia menilai, dengan menarik anggota kepolisian dari KPK, maka negara memperoleh dua keuntungan sekaligus.

Pertama, kualitas satuan Tipikor kepolisian akan semakin kuat dan efektif karena diperkuat oleh anggota kepolisian yang sudah berpengalaman di KPK.

''Kedua, KPK akan bisa lebih kuat, karena tidak terjadi loyalitas ganda yang seringkali mengganggu kinerja KPK selama ini menangani kasus-kasus korupsi besar,'' pungkasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:sindonews.com
Kategori:Ragam
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/