Bupati Irfendi Arbi Tindak Lanjuti Arahan Presiden Jokowi
 |
| Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi bersama Presiden Ri Joko Widodo, baru-baru ini di Jakarta.(bdn) |
Rabu, 10 Agustus 2016 15:23 WIB
Penulis: Bayu De Nura
Penulis: Bayu De Nura
LIMAPULUH KOTA---Bupati Limapuluh Kota Ir. Irfendi Arbi. MP tindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah, dari Provinsi hingga Kabupaten dan Kota di Tanah Air, untuk memperuntunkan anggaran pengendalian harga dimasing-masing APBD.
Hal tersebut dikatakan Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi usai mengikuti penutupan Rakornas TPID yang dilakukan Presiden Jokowi, mengaku, pihaknya siap mewujudkan pengendalian inflasi di daerah. "Termasuk, memploting anggarannya di 2017 mendatang, insyaallah kita start," kata Irfendi Arbi kepada GoSumbar di rumah dinas Bupati, Senin (8/8).
Irfendi Arbi optimis, sesuai arahan Presiden, dengan menjaga tingkat inflasi sehingga target plus minus 3,5 persen pada tahun ini tercapai dan diharapkan turun hingga dibawah dua persen.
"Katakan bisa ditekan dibawah dua persen, terus pertumbuhan ekonomi diatas lima persen, artinya rakyat punya uang dan belanja mudah. Inilah pekerjaan besar yang harus kita lakukan, “tegas sahabat wartawan itu.
"Ada anggaran untuk pengendalian harga, sehingga begitu bergejolak bisa lakukan intervensi. Intervensi ada beberapa hal dianggaran APBD," kata Presiden saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8) lalu.
Presiden Jokowi mencontohkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan intervensi di sisi transportasi, dan kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mengintervensi harga melalui pemilik kartu keluarga kurang sejahtera.
Presiden juga mengingatkan kepada kepala Kapolres, Kajari dan Pemerintah Daerah di Indonesia, untuk melakukan monitor paling tidak dua minggu atau sebulan sekali terhadap tempat gudang penyimpanan.
Presiden juga mengingatkan kepala daerah untuk memperhatikan ketersediaan distribusi pasokan barang agar tidak menimbulkan lonjakan harga. Presiden Jokowi pun mencontohkan harga bawang merah di Brebes, Jawa Tengah, Rp12.000 yang ternyata di Jakarta mencapai Rp40.000.
"Di loading dan unloading, bongkar muat, bimbing petani sehingga bawang yang dikirim 100 kilogram harusnya sampai sini 100 kilogram. Tapi, kenyataannya rusaknya banyak sekali. Bongkar muat, dari yang dikirim 100 kilogram, bisa rusak 15 hingga 20 persen, sehingga dari 100 kilogram, 20 persen berarti kehilangan 20 kilogram. Ini sudah menaikkan harga," kata Presiden.***
| Editor | : | M.Siebert |
| Kategori | : | Ekonomi, Limapuluh Kota |
