Loading...    
           

Ingin Kuatkan KPK, Tapi Setujui Revisi UU, Pernyataan Jokowi Dinilai Menyesatkan

Ingin Kuatkan KPK, Tapi Setujui Revisi UU, Pernyataan Jokowi Dinilai Menyesatkan
Papan bunga sebagai bentuk kekecewaan atas pelumpuhan KPK. (istimewa)
Minggu, 15 September 2019 15:02 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jomowi) mengaku ingin menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun ironisnya justru menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dikutip dari tempo.co, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai pernyataan Jokowi ingin menguatkan KPK dengan menyetujui revisi UU KPK tersebut adalah meyesatkan. Sebab, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni pelemahan KPK.

''Menyesatkan kalau dia bilang ke publik masih mendukung KPK,'' kata Bivitri saat dihubungi Tempo, Sabtu (14/9/2019).

Bivitri menjelaskan, langkah Jokowi sudah keliru saat ia memutuskan mengirim surat ke DPR yang membuat revisi UU KPK ini bisa dibahas. Alasannya, kemunculan revisi UU KPK ditengarai menyalahi prosedur.

Dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata Bivitri, peraturan yang bisa dibahas oleh dewan harus masuk dalam program legislasi nasional priotas. Sementara revisi UU KPK tidak ada di dalamnya.

''Jadi dia nyelonong masuk. Ini melanggar undang-undang tadi. Kalau mau bertindak secara hukum dengan benar seharusnya dia (Jokowi) bilang 'saya menolak karena tidak sesuai dengan undang-undang'. Lah, ini masih dikirim saja surat presiden,'' tuturnya.

Surat presiden kepada DPR itu juga menimbulkan polemik. Bivitri menjelaskan, DPR seharusnya tidak lagi melahirkan keputusan politik yang memiliki dampak besar sementara masa jabatan mereka di periode 2014-2019 tinggal menghitung hari.

''Ini menyesatkan karena dengan dia mengirim surpres, artinya RUU-nya mulai bisa dibahas, secara proses kan, mustahil membuat satu UU yang bagus, yang diperdebatkan dengan baik dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Itu kan mustahil,'' katanya.

Dari sisi substansi, Jokowi dinilai ikut melemahkan KPK kala menyetujui adanya dewan pengawas untuk lembaga antirasuah itu. Pandangan Jokowi yang menganggap keberadaan dewan pengawas hal yang wajar dalam mekanisme check and balances disebut tidak tepat.

''Dalam hukum tata negara pengawasan tidak selalu dalam bentuk lembaga tersendiri. Bisa juga dengan mekanisme. Siapa bilang setiap lembaga harus ada lembaga pengawasnya, itu pandangan keliru,'' kata dia.

Sikap Jokowi ini, kata Bivitri, mengingkari janjinya menguatkan KPK dalam kampanye pemilihan presiden 2014. ''Nah Nawacita itu saya ingat betul di poin ke-4, di rincian program, salah satunya menguatkan KPK. Ini benar-benar bertolak belakang dari janji 2014,'' tuturnya.

Presiden Joko Widodo  sebetulnya memegang kekuasan besar untuk mencegah tamatnya riwayat KPK sebagai lembaga superbodi.  Tapi sikap Presiden justru  segendang sepenarian dengan manuver DPR.***

Editor:hasan b
Sumber:tempo.co
Kategori:SerbaSerbi

Loading...
GoSumbar.com Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba
GoSumbar.com Pohon Ini Tahan Api, BNPB Silakan Gubernur dan Bupati Ambil Bibit untuk Ditanam di Daerah Rawan Karhutla
GoSumbar.com Dijanjikan Dinikahi Jika Hamil, Siswi SMP Dicabuli Remaja Baru Dikenalnya di FB, Pelaku Terancam 15 Tahun Penjara
GoSumbar.com Kapolda Papua Sebut Penikaman Pekerja di Wamena Ada Hubungannya dengan Kerusuhan 23 September
GoSumbar.com Kajian Ustaz Abdul Somad di UII Dihadiri 7.000 Jamaah, Rektor: Luar Biasa, Alhamdulillah
GoSumbar.com Berdalih Beri Pelajaran Seks, Ayah Perkosa Putrinya Selama 20 Tahun Hingga Lahirkan 6 Anak yang Juga Dicabulinya
GoSumbar.com Ambon dan Seram Disebut Bakal Lenyap Terseret ke Palung Laut Sedalam 7 Kilometer, Begini Penjelasan BNPB
GoSumbar.com Ditembak Saat Shalat, 15 Muslim Tewas dalam Masjid
GoSumbar.com Digauli Ayah Tiri, Gadis 16 Tahun di Ciputat 2 Kali Hamil dan Melahirkan, Terungkap Saat Melamar Kerja
GoSumbar.com Kenal Lewat FB, Remaja Ini Cabuli 4 Gadis, Satu Korban Siswi Kelas II SMP
GoSumbar.com Ditikam Orang Tak Dikenal Sepulang Bekerja, Pria Asal Sulsel Tewas di Wamena
GoSumbar.com Topan Hagibis Bisa Sebabkan Gelombang 4 Meter di Peraian Indonesia
GoSumbar.com Dicopot Sebagai Dandim Kendari Gara-gara Unggahan Istri, Kolonel Hendi: Saya dan Keluarga Ikhlas
GoSumbar.com Pelaku Kekerasan Segera Disimpulkan Radikal, Din: Umat Islam Sudah Bosan dengan Pendekatan Seperti Itu
GoSumbar.com Ini Komentar Istrinya Terkait Wiranto di Facebook yang Sebabkan Dandim Kendari Dicopot dan Ditahan
GoSumbar.com Nurul Ghufron Batal Jadi Pimpinan KPK Bila UU Hasil Revisi Diberlakukan
GoSumbar.com Berkali-kali Tersungkur di Makam Akbar, Ibunda Remaja Korban Demo Ricuh: Allahu Akbar, Anak Saya Disiksa
GoSumbar.com Penusuk Wiranto Dikenal Cerdas, Lulusan Fakultas Hukum Universitas Ternama yang Rumahnya Digusur Bangun Jalan Tol
wwwwww