Loading...    
           

Sebelum Ada UU-nya, Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Ilegal

Sebelum Ada UU-nya, Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Ilegal
Dialektika demokrasi ''Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota'' bersama anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/8/2019). (poskotanews.com)
Kamis, 22 Agustus 2019 19:36 WIB
JAKARTA - Pemindahan ibu kota negara harus dibahas DPR terlebih dulu dan diterbitkan undang-undangnya (UU). Bila tidak, maka kebijakan pemindahan ibu kota negara tersebut dinilai ilegal.

''Kalau tidak dibahas dengan DPR dan UU –nya belum ada, maka pemindahan ibu kota itu ilegal,'' ujar Sekretaris Fraksi PAN DPR RI  Yandri Susanto, dalam dialektika demokrasi ''Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota'' bersama anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryodi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dikutip dari poskotanews.com, menurut Yandri, pemindahan ibu kota negara itu persoalan yang serius, karena ada berbagai konsekuensinya. Misalnya, pemindahan gedung-gedung lembaga tinggi negara, aparatur sipil negara dan lain-lain yang bisa menghabiskan anggaran negara sangat besar, sekitar Rp500 triliun.

DPR pun kata Yandri, belum mendapat draft pemindahan ibu kota tersebut. Sehingga pidato Presiden Jokowi pada Sidang tahunan MPR RI, Jumat (16/8/2019) lalu belum berkekuatan hukum dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Karena itu dia meminta Presiden Jokowi mengajukan RUU pemindahan ibu kota tersebut ke Kalimatan Timur, sekaligus mencabut penetapan ibu kota Jakarta.

''Jadi, pemindahan ibu kota itu tidak mendesak. Yang mendesak adalah mengatasi kemiskinan di desa-desa yang hidupnya sulit air bersih, tak bisa sekolah, kurang gizi dan sebagainya,'' pungkasnya.

Sementara itu, Bambang Haryo menilai Presiden Jokowi telah mengabaikan DPR RI, jika pemindahan ibu kota itu benar-benar dilakukan. Karena, prosesnya harus melalui UU, melalui kajian akademik, tidak mengorbankan kawasan yang menjadi jantung negara, dan lain-lain. ''Presiden jangan melangkahi DPR,'' ungkapnya.***

Editor:hasan b
Sumber:poskotanews.com
Kategori:SerbaSerbi

Loading...
GoSumbar.com Kivlan Zen Dirawat di RSPAD, Menhan Minta Dibebaskan Dulu
GoSumbar.com PT Pelni Buka Lowongan Kerja, Ini 10 Posisi yang Ditawarkan dan Tata Cara Pendaftarannya
GoSumbar.com Setelah Diprotes, Kemendag Akan Tambahkan Pasal Wajib Halal Daging Impor dalam Permendag 29/2019
GoSumbar.com Orangtua Tak Mampu Beli Susu, Bayi Perempuan di Polman Minum Kopi Tubruk 5 Gelas Sehari, Begini Kondisinya
GoSumbar.com Terobos Kobaran Api Selamatkan Kakeknya, Bocah 6 Tahun Tewas Terbakar, Negara Berikan Medali Keberanian
GoSumbar.com 8 Tewas Akibat Bus Tabrak Truk Tangki di Lintas Sumatera, Ini Identitas Korban
GoSumbar.com Polisi Tertelungkup di Atas Kap Mobil dan Terseret 200 Meter, Ini Penjelasan Polda Metro
GoSumbar.com Asap Kiriman Indonesia Liburkan 500 Sekolah di Malaysia
GoSumbar.com Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal dalam Status Terpidana Korupsi
GoSumbar.com Tak Punya Ongkos Pulang ke Rumah, Siswa MTs Numpang Truk Tanah, Tergelincir Saat Naik dan Tergilas Ban
GoSumbar.com Kenal Lewat Medsos, Ketemu dan Main Ludo di Kamar Hotel, Wanita 24 Tahun Digilir dan Dirampok, 2 Pelaku Ditembak Polisi
GoSumbar.com Kemendikbud Terbitkan 2 Aturan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja
GoSumbar.com Suhu di Padang Sangat Dingin, 18 Derajat Celsius, Ini Penjelasan BMKG
GoSumbar.com Ribuan Ikan dengan Tulang Retak dan Mata Copot Terdampar, Warga Ambon Ketakutan Bakal Datang Tsunami
GoSumbar.com Hapuskan Label Halal Daging Impor, Permendag 29/2019 Tabrak UU Jaminan Produk Halal
GoSumbar.com Numpang Nonton di Rumah Tetangga, Gadis 13 Tahun Diperkosa dan Dibunuh, Jasadnya Ditemukan dalam Karung
GoSumbar.com Pemerintah Didesak Cabut Permendag yang Tak Wajibkan Daging Impor Berlabel Halal
GoSumbar.com Terbitkan Aturan Daging Impor Tak Wajib Label Halal, Menteri Perdagangan Dinilai Tak Hormati Umat Islam
wwwwww