Berdalih Tak Ada Kontak Fisik, Polda NTB Hentikan Pengusutan Kasus Pelecehan Seksual Baiq Nuril

Berdalih Tak Ada Kontak Fisik, Polda NTB Hentikan Pengusutan Kasus Pelecehan Seksual Baiq Nuril
Aksi Kamisan memberikan dukungan kepada Baiq Nuril di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/11/2018). (kumparan)
Minggu, 27 Januari 2019 19:33 WIB
MATARAM - Upaya Baiq Nuril mendapatkan keadilan atas dugaan pelecehan seksual yang dialaminya kandas, setelah Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menghentikan pengusutan kasus tersebut.

Dikutip dari kumparan.com, Ahad (27/1), menanggapi penghentian pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril tersebut, Amnesty International Indonesia menyebut Polda NTB telah gagal melindungi dan berpihak kepada korban pelecehan seksual.

Polda NTB menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) atas laporan Baiq Nuril tanggal 19 November 2018, pada 22 Januari 2019 lalu.

Dari dokumen SP2HP yang diperlihatkan kepada Amnesty International, polisi mengatakan bahwa penyelidik belum mendapati atau menemukan peristiwa pidana atas perbuatan cabul yang diduga dilakukan terduga pelaku terhadap Nuril.

''Menurut polisi, peristiwa pelecehan seksual yang dialami Nuril belum didukung oleh saksi-saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian tersebut. Alasan ini aneh, karena dugaan tersebut terjadi melalui sambungan telepon antara terduga pelaku dan Nuril tanpa ada orang lain yang mendengar. Seharusnya polisi menelusuri apakah yang berbicara di rekaman tersebut adalah terduga pelaku yang dilaporkan Nuril? Dan apakah ujaran verbal terduga pelaku kepada Nuril termasuk pelecehan seksual daripada berargumen tidak ada saksi dalam kejadian tersebut?'' kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

''Yang lebih aneh, polisi mengatakan kepada penasihat hukum bahwa tindakan terduga pelaku tidak termasuk dalam kategori pelecehan seksual karena tidak terjadi kontak fisik antara mereka berdua,'' sambungnya.

Menurut Usman Hamid, pelecehan seksual juga bisa terjadi lewat tindakan verbal maupun tertulis. ''Keputusan polisi untuk menghentikan pengusutan kasus ini, menciderai rasa keadilan untuk Baiq Nuril dan dan membiarkan pelaku tetap bebas,'' tambah Usman.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kata Usman, harus mengambil langkah proaktif untuk meninjau kembali keputusan penghentian penyelidikan tersebut, dan memerintahkan Polda NTB melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

Kemudian, harus ada revisi terhadap undang-undang terkait untuk memperluas definisi pelecehan seksual yang juga memuat tindakan verbal ataupun tertulis.

''Langkah ini penting dilakukan untuk menghindari persepsi publik bahwa kepolisian bertindak berat sebelah dalam menangani kasus tersebut. Sebelumnya, polisi memproses laporan terduga pelaku terhadap Nuril, membuat Nuril dihukum enam bulan penjara oleh Mahkamah Agung dan denda sebesar Rp500 juta, walaupun sebelumnya Pengadilan Negeri Mataram membebaskan Nuril di tahun 2015. Ketika Nuril mencoba mencari keadilan dengan melaporkan terduga pelaku, polisi nampak tidak sungguh-sungguh menindaklanjuti laporan tersebut. Penolakan polisi untuk mencari terduga pelaku pelecehan seksual dalam kasus Nuril membawa kesan buruk bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan, khususnya perempuan yang mengalami pelecehan seksual,'' kata Usman.

Saat ini, Nuril sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang memvonis dia bersalah karena telah menyebarkan rekaman dugaan pelecehan seksual. Sidang perdana PK sudah dilakukan pada 10 Januari 2019.

''Kini, satu-satunya harapan mencari keadilan adalah melalui PK di Mahkamah Agung setelah kita kecewa atas ketidakseriusan polisi menjerat terduga pelaku dalam kasus Nuril. Publik menunggu hasil PK di Mahkamah Agung dan berharap agar lembaga tersebut berpihak pada korban dan bersikap adil dalam mengambil keputusan,'' jelas Usman.

Saat melakukan wawancara eksklusif dengan Amnesty International Indonesia, pengacara Nuril menegaskan bahwa perbuatan pelaku melakukan kekerasan seksual secara verbal, secara material telah terbukti melalui pemeriksaan sidang pengadilan dan dijelaskan secara tegas dalam putusan PN dan putusan kasasi.

Penasehat hukum menambahkan, bahwa polisi mempunyai kewenangan untuk menggunakan pasal lain apabila menurut kepolisian ada pasal yang lebih sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.***

Editor:hasan b
Sumber:kumparan.com
Kategori:SerbaSerbi

wwwwww