Verifikasi Ulang Kasus Bansos, Babak Baru Pengungkapan Korupsi Berjamaah dari Uang Rakyat Bengkalis

Verifikasi Ulang Kasus Bansos, Babak Baru Pengungkapan Korupsi Berjamaah dari Uang Rakyat Bengkalis
Ilustrasi. (Internet)
Minggu, 27 Mei 2018 15:24 WIB
PEKANBARU - Kasus dana bantuan sosial (Bansos) Bengkalis, Riau senilai Rp230 miliar memasuki babak baru pasca amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Ada selisih perhitungan kerugian negara antara putusan dengan hasil audit BPKP Riau.

''Ya, kita tengah melakukan verifikasi perhitungan kerugian negara. Verifikasi dilakukan mengingat amar putusan dalam perkara yang sama dengan terdakwa sebelumnya menyebutkan nilai kerugian negara berbeda dengan hasil audit BPKP. Ada selisih, tapi tidak begitu besar,'' ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Gidion Arif Setiawan.

Seperti diketahui pada audit sebelumnya dengan tersangka mantan anggota DPRD Bengkalis, dan mantan Bupati Herliyan Saleh diketahui jumlah kerugian negara senilai Rp31.357.740.000. Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit yang dilakukan BPKP Riau.

Nilai ini disebut Gidion berbeda dengan hasil vonis hakim atas para terdakwa sebelumnya. Karena perbedaan inilah kemudian penyidik melakukan proses verifikasi.

Terdakwa sebelumnya dalam perkara ini antara lain, mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, mantan Kepala Bagian Keuangan Pemkab Bengkalis, Azrafiany Aziz Rauf, mantan Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi, serta Jamal Abdillah, Ketua DPRD Bengkalis saat terjadinya tindak pidana ini. Juga terdapat nama mantan anggota DPRD Bengkalis, Hidayat Tagor Nasution, Rismayeni, Tarmizi, dan Purboyo.

Sementara dalam penyidikan lanjutan diketahui penyidik telah menetapkan tersangka baru. Gidion menyebutkan tersangka merupakan mantan legislator DPRD Bengkalis. ''Iya mantan anggota DPRD (Bengkalis),'' ujarnya.

Seperti diketahui, dugaan tipikor ini terjadi pada 2012 silam. Saat itu, Pemkab Bengkalis mengalokasikan anggaran Rp 230 miliar untuk dana hibah atau bantuan sosial. Dana tersebut disalurkan tidak pada peruntukkannya atau fiktif. Dalam pengalokasiannya ditemukan dua ribu lebih proposal dari lembaga sosial fiktif yang dilakukan secara berjemaah oleh oknum legislator. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:tribunpekanbaru.com
Kategori:SerbaSerbi

GoSumbar.com Mati Mesin, Kapal Pesiar Mengangkut Warga Asing dan WNI Karam di Laut Banda
GoSumbar.com Orangutan dan Bayinya Disiksa Secara Keji di Aceh, 74 Peluru Bersarang di Tubuh dan Matanya
GoSumbar.com Caleg di Pasaman Barat Cabuli Putri Kandung Sejak Umur 9 Hingga 17 Tahun, Begini Terungkapnya
GoSumbar.com 52 Warga Watu Bonang Mengungsi ke Ponpes, Ternyata Ini Identitas Pria yang Sebar Isu Kiamat Sudah Dekat
GoSumbar.com Yakin Kiamat Sudah Dekat, 52 Warga Desa Watubonang Eksodus ke Ponpes di Malang
GoSumbar.com Tolak Menyerah, Istri Terduga Teroris di Sibolga Nekat Ledakkan Diri
GoSumbar.com Warga Sibolga Kembali Dikejutkan 2 Ledakan Bom Rabu Dini Hari
GoSumbar.com 7 Jam Dikepung, Istri Terduga Teroris di Sibolga Tak Juga Menyerah, Bertahan dalam Rumah bersama Anaknya
GoSumbar.com Prabowo Pukul Tangan Pengawalnya karena Dorong Emak-emak dengan Kasar
GoSumbar.com Bantah Klaim Menkumham, Mahathir Sebut Pembebasan Siti Aisyah Bukan Hasil Lobi Pemerintah Indonesia
GoSumbar.com Patuhi Larangan Kemenhub, Garuda Indonesia Stop Operasikan Boeing 737 Max 8
GoSumbar.com Lieus Sebut Polisi Persulit Perizinan Konser Hadapi dengan Senyuman Ahmad Dhani
GoSumbar.com Safari Politik 3 Hari di Sumut, Maruf Amin Klaim Sukses Rebut Suara Prabowo
GoSumbar.com Pasca Jatuhnya Lion Air dan Ethiopian Airlines, China Larang Operasikan Boeing 737 MAX 8
GoSumbar.com Beredar Kabar Pesawat Prabowo Dilarang Mendarat di Banjarmasin, Angkasa Pura I Membantah
GoSumbar.com Hakim Bebaskan Siti Aisyah dari Dakwaan Membunuh Kim Jong Nam
GoSumbar.com WNI yang Jadi Korban Ethiopian Airlines Seorang Wanita yang Bekerja untuk World WFP PBB
GoSumbar.com Jenis Ethiopian Airlines yang Jatuh Sama dengan Lion Air, Kemenhub Diminta Awasi Ketat Boeing 737 Max 8
wwwwww