Kukuh Larang Eks Napi Korupsi Mencaleg, KPU: Lebih Baik Kalah di MA

Kukuh Larang Eks Napi Korupsi Mencaleg, KPU: Lebih Baik Kalah di MA
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. (int)
Sabtu, 26 Mei 2018 14:18 WIB
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap memasukkan aturan larangan bagi eks narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (mencaleg) dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), meskipun mendapatkan penolakan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), DPR dan Kementerian Dalam Negeri.

Dikutip dari merdeka.com, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan tetap memasukkan larangan tersebut ke dalam PKPU meski kalah dalam uji materi di Mahkamah Agung (MA) oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

''Kita sepakat, kita ekstrem lebih baik kalah di uji di Mahkamah Agung ketimbang kita bersepakat dengan DPR,'' ujar Wahyu dalam satu diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (26/5).

Dia mengatakan, norma perihal larangan eks narapidana korupsi sejatinya telah didiskusikan bersama dengan Bawaslu, meski kedua lembaga tersebut tidak menemukan kesepakatan.

Sementara di lain pihak, dosen fakultas hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto mengkritisi sikap KPU yang mengonsultasikan norma itu ke DPR, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya sebagai lembaga independen KPU tidak perlu berkonsultasi terlebih dahulu.

Sekalipun mendapat penolakan, seluruh pihak yang merasa dirugikan memiliki kesempatan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Menanggapi hal itu, Wahyu menjelaskan konsultasi dilakukan KPU sesuai undang-undang yang berlaku namun keputusan dari konsultasi itu dikatakannya tidak mengikat. Sehingga, imbuh Wahyu, pihaknya bisa melakukan langkah apapun meski berseberangan dengan pihak terkait.

''Ada dalam aturan undang-undang tetapi tidak mengikat artinya KPU bisa saja membuat PKPU yang berbeda dengan DPR. Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri), DPR, Bawaslu sama (tidak setuju larangan pencalonan anggota legislatif bagi eks narapidana korupsi) beda dengan KPU,'' ujarnya.

Diketahui, saat ini rancangan peraturan itu tengah dimatangkan oleh KPU. Selanjutnya, akan segera dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.

Diharapkan rancangan PKPU mengenai pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden serta wakil presiden dapat disahkan untuk diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk poin yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. ***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:SerbaSerbi

GoSumbar.com Mahfud Ungkap Tarif Suap Rektor UIN Rp5 Miliar, KPK Diminta Selidiki
GoSumbar.com Ditentukan Menag, Busyro Sebut Ada Potensi Suap dalam Pemilihan Rektor UIN
GoSumbar.com Orang Misterius Obrak-abrik Isi Masjid di Banyumas, 50 Kitab Kuning dan Alquran Dibuang ke Sumur
GoSumbar.com Survei Kompas; Kader Partai Pengusung Jokowi Banyak Membelot, Golkar 41,7%, Hanura 38,9% dan PKB 30,1%
GoSumbar.com Waktunya Sudah Dekat, Hampir Semua Agenda Kampanye Prabowo-Sandi Belum Dapat Izin dari Aparat
GoSumbar.com Wanita Cantik Ini Lakukan Pemerasan dengan Modus Ajak Pria Tidur di Kamar Kos
GoSumbar.com Petani Bawang yang Pernah Mengeluh Sambil Menangis di Hadapan Sandiaga Uno Ditahan Polisi
GoSumbar.com Kasus Proyek Meikarta, Demiz Pernah Lapor ke Jokowi Ada Menteri Main Bola Panas, Sebut Nama Luhut, Mendagri dan Sofyan
GoSumbar.com Survei Kompas; Prabowo-Sandi Kuasai DKI, Jabar, Banten dan Sumatera
GoSumbar.com Ditembak Kelompok Bersenjata, 1 Anggota Brimob Tewas dan 2 Terluka
GoSumbar.com Video Polisi Ajak Warga Teriak Jokowi Yes Yes Yes Viral, Polri Akan Cek Akun Penyebar
GoSumbar.com Panglima TNI Mutasi dan Promosikan 72 Pati AD, AL dan AU, Ini Daftar Lengkapnya
GoSumbar.com Tanah Wakaf yang di Atasnya Berdiri Masjid Dicaplok Warga Asing, Ribuan Jamaah Demo ke Kantor BPN
GoSumbar.com Gempa Guncang Pariaman Dinihari Tadi, Berpusat di Darat pada Kedalaman 10 Kilometer
GoSumbar.com KPK Temukan Rp180 Juta dan USD 30 Ribu dari Ruang Kerjanya, Menag: Mohon Maaf Saya Belum Bisa Klarifikasi
GoSumbar.com KPK Duga Romy dan Pejabat Kemenag Sekongkol, Sejumlah Barang Bukti Ditemukan di Ruang Kerja Menag
GoSumbar.com Dukung Prabowo-Sandi, Erwin Aksa Dipecat Golkar
GoSumbar.com Dukung Prabowo-Sandi, Keponakan JK Minta Maaf ke Partai Golkar
wwwwww