Bertemu Jokowi, Alumni 212 Minta Pemerintah Hentikan Kriminalisasi Ulama

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah ulama yang termasuk Tim 11 Alumni 212 di Istana Bogor, Ahad (22/4/2018).

Dikutip dari tribunnews.com, Sekretaris Tim 11 Alumni 212 Muhammad Alkhaththath mengatakan, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun.

Diungkapkannya, saat pertemuan itu alumni 212 hanya meminta kepada Presiden Jokowi agar pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama.

"Saya kira tidak ada kesepakatan apapun. Kita baru memberikan harapan, imbauan, atau mungkin sedikit tekananlah kepada beliau agar segera menyelesaikan kebijakan,'' kata Alkhaththat saat konferensi pers di Restoran Larazeta, Tebet, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

''Dalam pandangan kami itu adalah kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212. Kita ingin semua bisa diselesaikan. Kebijakan itu ditiadakan gitu. Dinolkan lagi. Gitu kurang lebih. Nggak ada kesepakatan apapun tapi kita amar makruf nahi mungkar statusnya,'' tambah Alkhaththat.

Salah seorang anggota Tim 11 Ulama Alumni 212 sekaligus Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Yusuf Muhammad Martak menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya membahas kriminalisasi terhadap ulama dan tidak membicarakan terkait dukung- mendukung dalam perpolitikan.

''Pertemuan kami tidak ada pembicaraan dukung mendukung dan sebagainya. Pertemuan kami hanya khusus membicarakan masalah ketidakadilan kriminalisasi yang dialami oleh para ulama, habaib, assatid, dan para tokoh umat Islam,'' kata Martak.

Ulama Alumni 212 yang bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Ahad adalah Ketua Misbahul Anam, Sekretaris Alkhathat serta para anggota Abdul Rasyid, Abah Roud Bahar, Slamet Maarif, Usamah Hisyam, Sobri Lubis, Husni Thamrin, Muhammad Nur Sukma, Yusuf Muhammad Martak dan Aru Syeif Asydullah.***