Triwisaksana: Mengapa Ombudsman DKI Diam Saja Saat Gubernur Sebelumnya Melakukan Reklamasi?

Triwisaksana: Mengapa Ombudsman DKI Diam Saja Saat Gubernur Sebelumnya Melakukan Reklamasi?
Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana. (republika.co.id)
Selasa, 27 Maret 2018 16:18 WIB
JAKARTA - Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang. Rekomendasi itu diberikan setelah Ombudsman mengklaim menemukan setidaknya empat tindakan malaadministrasi terkait kebijakan penataan PKL tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengingatkan Ombudsman Perwakilan Jakarta tak berhak memberi rekomendasi.

''Ombudsman Perwakilan Jakarta itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan Ombudsman sebagai sebuah lembaga, tidak oleh perwakilan,'k kata dia di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (27/3).

Politikus PKS ini menilai laporan dari Ombudsman DKI terkait penataan PKL Tanah Abang kental aroma subjektivitas.

DPRD, kata Triwisaksana, akan turut mengawal proses yang dilakukan Ombudsman DKI terkait produk laporan yang dikeluarkan.

 Triwisaksana mengapresiasi langkah yang dilakukan Ombudsman DKI. Namun, dia mempertanyakan, mengapa Ombudsman DKI tak mengambil sikap atas kebijakan pemimpin DKI sebelumnya.

Bahkan, di beberapa kasus, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan kebijakan gubernur dan Ombudsman tak melakukan apa pun seperti saat ini.

''Ombudsman kali ini tuh tajam saat ini. Contoh penggusuran Bukit Duri, kemudian reklamasi dan sebagainya,'' ujar dia.

Ombudsman DKI sebelumnya telah merampungkan pemeriksaan terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru. Dari hasil rangkaian pemeriksaan, Ombudsman menemukan setidaknya terjadi empat tindakan malaadministrasi terkait kebijakan penataan PKL di jalan tersebut.

Ombudsman bahkan bahkan menyebutkan bisa me-nonjob-kan atau membebastugaskan Anies Baswedan secara administratif jika tak patuh terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan tersebut.

Dasarnya adalah UU Pemerintah Daerah yang telah mengatur sanksi administratif tersebut.

''Di Pasal 351 UU Pemda diatur sanksi admistratif itu bisa di-nonjob-kan atau dibebastugaskan,'' kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu.***

loading...
Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww