Cegah Pejabat Kena OTT, Ini yang Akan Dilakukan Jokowi

JAKARTA - Belakangan ini semakin sering pejabat terkena operasi tangkap tangan (OTT), terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai upaya mencegah pejabat terkena OTT, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Perpres untuk membangun sistem yang transparan.

Perpres yang dimaksud terkait dengan penggunaan e-planning, e-budgeting, dan e-procurement itu diharapkan bisa mengurangi OTT.

''Sistem ini akan mengurangi, menghilangkan OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan enggak ada yang namanya OTT,'' kata Jokowi di hadapan kepala daerah seluruh Indonesia saat memberikan arahan soal pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), peningkatan daya beli, inflasi, hingga peringatan pencegahan korupsi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/4).

Sebelum menutup sambutan, Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepada kepala daerah untuk tidak 'menyentuh' uang rakyat.

Ditegaskannya, kepala daerah harus fokus membangun daerahnya masing-masing untuk mencapai tujuan nasional.

''Hati-hati, saya titip hati-hati. Jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD, hati-hati,'' katanya.

Dalam acara ini, turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharini, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri PUPR Basuki Hadjimuldjono. ***