Anies Baswedan Tegaskan Tepati Janjinya Tolak Reklamasi

Anies Baswedan Tegaskan Tepati Janjinya Tolak Reklamasi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno berbincang disela rapat pengenalan SKPD di Ruang Pola Blok G, Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10). (republika.co.id)
Selasa, 17 Oktober 2017 19:03 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan menepati janji yang disampaikannya saat kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu, termasuk menolak reklamasi.

''Pokoknya semua yang menjadi janji kita akan kita laksanakan. Anda lihat di janji itu, Insya Allah belum ada perubahan,'' kata dia di Balai Kota, Selasa (17/10), seperti dikutip dari republika.co.id.

Isyarat untuk tetap menolak reklamasi dari Anies sejauh ini masih kuat. Dalam pidato politiknya di Balai Kota usai dilantik, dia mengutip pernyataan Bung Karno tentang filosofi membangun negara.

''Kita hendak membangun satu negara untuk semua. Bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tapi untuk semua,'' tegasnya.

Pernyataan Bung Karno itu, dijadikan pijakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk menyentil tentang pengelolaan teluk. Meski tak secara eksplisit disebutkan Teluk Jakarta, di kalimat itu ditambahi dengan pengelolaan pulau.

''Karena itu pengambilan kebijakan di kota ini haruslah didasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pemgelolaan air, pengelolaan teluk dan pengelolaan pulau, tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu,'' ujar Anies.

Pengelolaan itu semua, lanjut Anies, tidak boleh hanya untuk kepentingan golongan, kepentingan satu perhimpunan dan kepentingan suatu korporasi.

''Tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Semua untuk semua. Jakarta untuk semua, inilah semangat pembangunan yang kita letakkan sama-sama untuk Jakarta,'' ujar dia.

Sebelumnya diberitakan usulan pencabutan moratarium reklamasi tak hanya datang dari pihak Pemerintah pusat saja. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Pemprov DKI juga sebelumnya melayangkan surat kepada kementeriannya dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pencabutan morotarium reklamasi.

Surat usulan tersebut pun dilayangkan dua kali. Surat yang tertanggal 23 Agustus 2017 dan 2 Oktober 2017 tersebut berisi persoalan reklamasi dan sanksi yang sebelumnya dijatuhkan kepada pengembang sudah selesai dipenuhi.

Tak hanya persoalan Amdal dan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS menurut surat yang dilayangkan Pemprov DKI tersebut menyatakan pihak pengembang juga bersedia memenuhi kewajibannya untuk bisa melanjutkan proyek reklamasi.

''Surat tersebut itu berkaitan dengan dana kompensasi yang menjadi kesepakatan antara Pemprov DKI dan pengembang. Mereka baru bisa membahas besaran dan mekanisme penyaluran dana kompensasi tersebut apabila morotarium sudah dicabut,'' ujar Luhut di Jakarta, Selasa (17/10). ***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

GoSumbar.com Mahfud Ungkap Tarif Suap Rektor UIN Rp5 Miliar, KPK Diminta Selidiki
GoSumbar.com Ditentukan Menag, Busyro Sebut Ada Potensi Suap dalam Pemilihan Rektor UIN
GoSumbar.com Orang Misterius Obrak-abrik Isi Masjid di Banyumas, 50 Kitab Kuning dan Alquran Dibuang ke Sumur
GoSumbar.com Survei Kompas; Kader Partai Pengusung Jokowi Banyak Membelot, Golkar 41,7%, Hanura 38,9% dan PKB 30,1%
GoSumbar.com Waktunya Sudah Dekat, Hampir Semua Agenda Kampanye Prabowo-Sandi Belum Dapat Izin dari Aparat
GoSumbar.com Wanita Cantik Ini Lakukan Pemerasan dengan Modus Ajak Pria Tidur di Kamar Kos
GoSumbar.com Petani Bawang yang Pernah Mengeluh Sambil Menangis di Hadapan Sandiaga Uno Ditahan Polisi
GoSumbar.com Kasus Proyek Meikarta, Demiz Pernah Lapor ke Jokowi Ada Menteri Main Bola Panas, Sebut Nama Luhut, Mendagri dan Sofyan
GoSumbar.com Survei Kompas; Prabowo-Sandi Kuasai DKI, Jabar, Banten dan Sumatera
GoSumbar.com Ditembak Kelompok Bersenjata, 1 Anggota Brimob Tewas dan 2 Terluka
GoSumbar.com Video Polisi Ajak Warga Teriak Jokowi Yes Yes Yes Viral, Polri Akan Cek Akun Penyebar
GoSumbar.com Panglima TNI Mutasi dan Promosikan 72 Pati AD, AL dan AU, Ini Daftar Lengkapnya
GoSumbar.com Tanah Wakaf yang di Atasnya Berdiri Masjid Dicaplok Warga Asing, Ribuan Jamaah Demo ke Kantor BPN
GoSumbar.com Gempa Guncang Pariaman Dinihari Tadi, Berpusat di Darat pada Kedalaman 10 Kilometer
GoSumbar.com KPK Temukan Rp180 Juta dan USD 30 Ribu dari Ruang Kerjanya, Menag: Mohon Maaf Saya Belum Bisa Klarifikasi
GoSumbar.com KPK Duga Romy dan Pejabat Kemenag Sekongkol, Sejumlah Barang Bukti Ditemukan di Ruang Kerja Menag
GoSumbar.com Dukung Prabowo-Sandi, Erwin Aksa Dipecat Golkar
GoSumbar.com Dukung Prabowo-Sandi, Keponakan JK Minta Maaf ke Partai Golkar
wwwwww