Tanggapi Isu 20 Juta Pekerja China Masuk Indonesia, Jokowi: Itu Tak Masuk Akal...

Tanggapi Isu 20 Juta Pekerja China Masuk Indonesia, Jokowi: Itu Tak Masuk Akal...
Presiden Joko Widodo
Jum'at, 23 Desember 2016 22:31 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan isu tenaga kerja asal China yang mencapai jutaan orang di Indonesia tidak masuk logika.

Menurut dia, upah di Indonesia tergolong masih kecil dibandingkan negara lain sehingga Indonesia belum bisa menjadi sasaran pencari kerja dari negara lain, termasuk China.

"Logikanya di mana kalau ada yang bilang pekerja asal Tiongkok (China) mencapai 10 atau 20 juta masuk negara kita untuk bekerja. Ini kabar bohong yang diembuskan orang tidak bertanggung jawab," kata Jokowi saat acara Deklarasi Pemagangan Nasional di Kawasan Industri Kawasan Industri International City (KIIC) Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).

Jokowi mengaku sudah mendengar isu yang berkembang adanya pekerja asal China yang mencapai 20 juta orang. Dia menilai kabar tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena pekerja asal China berkisar 21 ribu orang.

"Isu itu harus saya jawab dan saya katakan berita itu tidak benar. Yang benar itu cuma 21 ribu orang. Masih lebih banyak pekerja kita di luar negeri," katanya.

Menurut Jokowi, warga China yang masuk ke Indonesia adalah para wisatawan. Dia menandaskan, para wisatawan asal China sengaja didorong ke Indonesia untuk menambah pundi-pundi devisa.

Selama ini, kata Jokowi, wisatawan China paling banyak berkunjung ke Amerika dan Eropa. Jokowi justru berharap sebanyak-banyaknya wisatawan China masuk Indonesia.

"Memang kita mendorong warga China ke Indonesia, tapi bukan untuk bekerja melainkan sebagai turis. Jadi banyaknya warga China ke Indonesia itu sebagai wisatawan jangan dibalik," katanya.

Jokowi mengatakan, kebijakan bebas visa itu untuk mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Wisatawan asal China dinilai Jokowi menjadi pasar strategis.

Jika kebijakan bebas visa itu disalahgunakan oleh warga China untuk bekerja di Indonesia maka itu sudah menjadi urusan Imigrasi dan kementerian tenaga kerja untuk menindaknya. "Kalau seperti itu kan sudah ada yang mengurusnya, tapi pasti jumlahnya tidak akan besar," katanya. (snd)

Editor:wawan k
Sumber:sindonews.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww