Ehm... Presiden Beli Ratusan Pil Viagra? Buat Apa Coba?

KORSEL - Kejaksaan tidak ingin membuang waktu. Mereka bergerak cepat untuk mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-hye.

Rabu (23/11) tim dari kejaksaan menggeledah 4 lokasi. Yaitu kantor Samsung Group, kantor pusat National Pension Service (NPS), kantor pusat NPS Investment Management dan kantor mantan pejabat NPS Investment Management.

Salah satu temuan yang menarik adalah pembelian pil viagra oleh kantor kepresidenan. Jumlahnya tidak main-main. Ada 364 pil viagra yang dibeli pada Desember tahun lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat Kim Sang-hee. Pembelian pil untuk mengatasi disfungsi ereksi tersebut dipertanyakan oleh Kim dan partainya.

Juru Bicara Park yaitu Jung Youn-kuk mengakui adanya pembelian pil-pil tersebut. Namun menurut Jung, pil yang dibeli bukan digunakan untuk mengatasi kelainan fungsi ereksi.

Sebab Park toh tidak memiliki suami. Menurut Jung, pil itu disiapkan untuk para ajudan kepresidenan dan para pegawai saat Park berkunjung ke Ethiopia, Kenya, dan Uganda Mei lalu.

Pil tersebut rencananya digunakan untuk mengobati edema paru di area pegunungan atau lebih dikenal dengan mountain sickness. Viagra selama ini memang diyakini memang bisa mengatasi mountain sickness.
''Kami membelinya, tapi pil-pil tersebut tidak terpakai,'' tegasnya.

Seminggu sebelumnya, seorang pemain opera sabun Korsel mengaku jika Park pernah menggunakan namanya satu kali sebagai nama samaran di klinik kecantikan. Berdasarkan data dari asuransi kesehatan publik, kantor kepresidenan juga membeli ratusan injeksi ekstrak plasenta dan vitamin.

Injeksi tersebut biasanya digunakan untuk perawatan kecantikan, detoks, dan anti penuaan.Terkait hal tersebut, Blue House alias kantor kepresidenan menegaskan jika obat suntik tersebut dipakai untuk mengatasi kesehatan para pegawai. Mereka membelinya karena mendapatkan rekomendasi dari staf medis. (AFP/Reuters/jp)