Sebelum pelantikan Akom, sempat terjadi kekisruhan di ruang sidang paripurna. Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar kubu Agung Laksono meminta pelantikan ditunda.
Mayoritas anggota DPR lainnya kecuali PDIP menyetujui agenda pelantikan Akom sebagai Ketua DPR dilakukan hari ini.
"Saudara mempunyai tanggung jawab menyelamatkan Pancasial, UUD 1945, sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan harus ditetapi dengan segala keikhlasan dan jujur, saya harap saudara mengikuti kata-kata saya," kata ketua MA sebelum membacakan sumpah Ketua DPR.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila, dan menegakkan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta mengabdi pada bangsa negara. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk wujudkan tujuan nasional, dan kepentingan bangsa, dan Negara Republik Indonesia," ujar Akom.
Hujan Interupsi
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tetap melanjutkan prosesi pelantikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR meski ada hujan interupsi. Pelantikan diwarnai teriakan sahut-sahutan interupsi.
Di Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/1/2016), anggota F-Golkar Dave Laksono sempat menyerahkan bukti bahwa kubu Agung sudah mengirim surat ke pimpinan DPR. Surat lalu diterima oleh Fahri.
Anggota F-NasDem Johnny G Plate juga sempat meminta agar prosesi pelantikan ditunda, dan ada rapat bamus lagi saat diskors. Namun, Fahri tetap melanjutkan.
Fahri mempersilakan ketua MA untuk masuk, namun hujan interupsi terus datang. "Ketua, ketua interupsi," teriak sejumlah anggota.
"Pelantikan ketua DPR 2014-2019 sesuai hasil keputusan paripurna mengenai pergantian jabatan ketua dari fraksi golkar, pengganti Setya Novanto, yaitu Ade Komarudin," ucap Fahri.
"Tidak demokratis!" teriak yang lain. Mayoritas penolakan datang dari kubu Agung, di antaranya Dave Laksono dan Azhar Romli.
Fahri tetap meminta Setjen mempersiapkan pelantikan. Anggota F-PD Ruhut Sitompul pun sempat naik ke atas podium untuk menenangkan kegaduhan.
"Jangan dimatikan mic-nya. Rekan-rekan, mari Hormati partai lain. Kita percayakan ke Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus, Taufik, jangan paksakan kehendak. Saya mohon. Mau tidak lembaga kita dihormati? Kita hormatilah, apalagi sahabat kita PDIP lagi rakernas. Tolonglah please," ucap Ruhut.
Fahri sempat menawarkan agar pimpinan DPR dan Ade Komarudin bertemu dulu di ruangan belakang ruang rapat paripurna, namun tidak jadi. Ade Komarudin tetap dilantik di rapat paripurna.
PDIP Kucing Kurap
Rapat pimpinan Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah memutuskan akan melantik Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR dalam rapat paripurna, siang ini. Padahal, paripurna ini tak dihadiri oleh anggota Fraksi PDIP karena tengah menggelar Rakernas di Kemayoran, Jakarta.
Lalu apa tanggapan Fraksi PDIP dengan dilantiknya Ade Komaruddin?
Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, Bambang Wuryanto menegaskan tak terima posisi Ketua DPR menjadi milik Ade Komarudin. Dia kembali mengungkit ihwal UU MD3 yang direvisi oleh Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) agar pimpinan DPR bukan menjadi milik pemenang Pemilu 2014 yaitu PDIP.
Bambang menyatakan, UU MD3 saat ini membuat PDIP seakan tak dianggap di parlemen walaupun pemilik suara mayoritas. Dimana tidak mendapatkan posisi utama di parlemen yang seharusnya menjadi milik Partai berlogo Banteng tersebut.
"Sejak awal UU MD3 diterapkan nggak untung, sejak awal PDIP dijadikan kucing burik (kucing kurap, red), warga negara kelas dua. Pemenang pemilu tapi gak pegang pimpinan DPR, pimpinan AKD, inikan dibikin kucing burik kasarnya. UU MD3 sumber utamanya," kata Bambang di sela-sela Rakernas PDIP, JI Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (11/1).
Bambang menyatakan keheranannya dengan pelantikan Ade Komaruddin yang berbarengan dengan pembukaan masa sidang. Sebab, dia menilai seharusnya pembukaan di sidang paripurna hanya terfokus untuk membahas masa sidang.
"Masih banyak hal, kita masuk pertama kali langsung pelantikan, apa sudah benar? masa sidang saja baru dibuka. Kan harus ada surat masuk," katanya.
Pria yang kerap disapa Bambang Patjul itu menyatakan, Fraksi PDIP tak akan menyerah untuk tetap mengupayakan revisi UU MD3 dengan terus melobi fraksi lain. "Di DPR kunci utamanya di rapat, perbedaan pendapat dirapatkan," tukasnya.***
