Mahar Politik Sebabkan Biaya Tinggi Jadi Kepala Daerah

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut bahwa istilah ''mahar'' politik atau uang saksi yang disetorkan calon kepala daerah dalam setiap kali pelaksanaan Pilkada, menyebabkan tingginya biayai politik seorang calon untuk menjabat sebagai kepala daerah.

''Ya, ada mengatakan mahar politik, ada juga sebagai uang saksi. Itu memang akibat ongkos untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur akan semakin mahal,'' kata Wapres menjawab pertanyaan awak media terkait ramainya berita soal mahar politik menjelang Pilkada, di kantor Wapres, Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Dampak dari itu lanjut Wapres menyebabkan proses perijinan di pemerintahan di daerah berpengariuh sehingga menjadi mahal ketika kepala daerah tersebut terpilih. ''Proses ekonomi, izin di daerah menjadi (besar) dibebankan ke situ yang pada ujungnya terjadilah ekonomi yang tinggi,'' kata Wapres.

Apakah budaya seperti ini bisa dihilangkan? ''Ya bisa. pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Bawedan (Gubernur DKI Jakarta) ke Pak Prabowo langsung aja diterima, tanpa syarat-syarat. tidak ada itu (Mahar),'' kata Wapres.

Wapres menyebut bahwa dalam UU tidak ada yang mengatur soal money politik, sehingga tidak perlu ada uang saksi atau istilahnya mahar yang dikeluarkan oleh calon ketika dia ingin ikut dalam bursa calon kepala daerah.

''Di UU sudah diatur adanya saksi dan itu tidak boleh ada terjadi money politic,'' katanya. ***