Kilang Pertamina Dumai Meledak, Jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina Bisa Dipidanakan

JAKARTA - Kilang minyak PT Pertamina di Dumai, Riau, meledak pada Sabtu malam. Akibatnya, rumah hingga masjid di sekitar kilang tersebut rusak. Insiden ledakan itu menambah daftar buruk Pertamina Grup yang punya visi menjadi The Best Global Company in the Region.

Demikian diungkapkan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat melalui keterangan persnya yang diterima redaksi GoNews.co, Minggu (02/4/2023).

"Dalam sebulan terakhir, kebakaran di Pertamina sudah mengakibatkan korban luka dan kematian lebih dari 2 lusin korban. Saat kebakaran Pertamina Pelumpang terakhir mengakibatkan 20 orang lebih tewas, kemudian kebakaran di kapal tanker Pertamina dalam perjalanan Bali-Lombok juga menewaskan 3 orang, kali ini terjadi lagi di Dumai," ujarnya.

"Berkali-kali pihak manajemen Pertamina mengatakan bahwa Insiden Pelumpang adalah insiden terakhir. Nyatanya, Sabtu kemarin kembali lagi. Jelas sudah bahwa kebakaran demi kebakaran bukan karena petir ataupun perubahan cuaca melainkan karena kelalaian Pertamina," tambahnya.

Kebakaran di Pelumpang kata Dia, terjadi karena kelalaian petugas saat sedang mengisi pertamax di tank penyimpanan. Sementara kebakaran di Dumai, Riau diduga karena adanya kelalaian dari operator kompresor gas yang meledak sehingga korban terkena pecahan kaca dan merusak beberapa rumah. "Anehnya, Kepala Dinas Disnaker Riau mengatakan tidak pernah ada update laporan K3 dari pihak Pertamina, ini kan janggal," tegasnya.

Bila dalam kebakaran Pelumpang, pertamina bisa memungkiri untuk disalahkan bahkan dengan kerja para buzzers bayaran menciptakan opini tentang siapa yang mengizinkan adanya pemukiman di sekitar depo apakah Gubernur DKI Jokowi apa Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun isu kebakaran kali ini kata Achmad Nur, pihak Pertamina tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah kesalahan dan tanggungjawab Pertamina semata.

"Pertamina sebagai perusahaan BUMN yang sudah membayar besar para pejabatnya harusnya memastikan seluruh operasi kilang maupun depo nya sudah melengkapi K3 (Keselamatan dan Kesehatan kerja) dengan baik. Kebakaran Pertamina kerap terjadi karena lemahnya manajemen yaitu Direksi maupun Komisaris dalam melakukan pengendalian dan evaluasi K3 di lingkungan Pertamina," tandasnya.

Bila publik masih mempercayai Direksi dan Pertamina saat ini kata Dia, artinya publik masih akan menyaksikan kebakaran demi kebakaran di masa depan. "Mereka sudah dikasih kesempatan untuk menghindari kebakaran-kebakaran tersebut namun cara pihak direksi dan komisaris nyata-nya gagal dan tidak layak dilanjutkan," tukasnya.

Untuk itu, ia meminta DPR dan Presiden segera mengevaluasi kinerja Direksi dan Komisaris Pertamina saat ini. "Bila perlu mereka di blacklist untuk menjadi direksi dan komisaris di perusahaan BUMN manapun. Ketegasan harus diperlihatkan oleh pengambil keputusan terutama Presiden dan Meneg BUMN, sebagai pelajaran bahwa jabatan direksi dan komisaris Pertamina bukan balas jasa (free lunch) namun jabatan adalah implementasi tanggungjawab yang harus menjadi teladan mengelola sebuah BUMN," paparnya.

Kedepan, Ia menyarankan agar BUMN Strategis seperti Pertamina tidak boleh diisi oleh orang-orang yang “berjasa” namun harus diberikan kepada mereka yang berdedikasi dan memiliki tanggungjawab tinggi memajukan BUMN. Setiap kejadian kebakaran, tidak bisa dikambinghitamkan kepada pejabat Pertamina lokal atau cabang melainkan harus dimulai dari mengevaluasi kebijakan makro dari para Direksi dan komisaris mengendalikan keselamatan kerja dibawah grup Pertamina.

"Kejadian Dumai terakhir, sudah cukup menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk mempidanakan para direksi dan seluruh komisaris Pertamina karena kebijakan abai K3, kejadian tersebut terjadi kembali. Kedepan kebakaran kilang dan depo Pertamina akan terjadi lagi karena tidak ada langkah pencegahan yang signifikan dari para direksi dan komisaris tersebut," pungkasnya.***