DPR: Isu Pangan Menyatukan Kita, Apapun Afiliasi Politiknya

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar dalam suatu acara di Jakarta, Selasa (30/8/2022) menyatakan, saat ini dan 3 tahun kedepan situasi internasional tidak baik-baik saja. Menurutnya, krisis pangan dan energi menghantui sehingga membutuhkan solusi cepat dan akurat mengatasinya.

"Presiden Jokowi sendiri sudah berkali kali menyatakan. Ada urgensi nyata agar kita Indonesia segera melakukan antisipasi dalam negeri. Ada urgensi nyata agar kita segera melakukan langkah-langkah persiapan. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah antisipasi apa dan langkah kebijakan apa yang harus ditempuh?," tutur Muhaimin sebagaimana dikutip GoSumbar.com.

Baca Juga: DPR: Subsidi Energi BBM Hanya 20 Persen Dinikmati Masyarakat Miskin 

Baca Juga: Mesum Saat Bimtek, PKB Pecat Ilyas dari DPRD Pasuruan 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lantas mengutip angka prevalensi ketidakcukupan pangan dari BPS tahun 2021 sebesar 8,49%. Ia menjelaskan angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara data Global Food Security Index (GFSI), imbuhnya, meletakkan ketahanan pangan Indonesia pada 2021 berada di bawah Singapura. Ketahanan pangan Indonesia pada 2021 pada level 59,2, sedangkan Singapura di level 77,4 dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.

Baca Juga: Ada Ribuan Orang di DPR, Penghapusan Honorer Mohon Ditunda 

Baca Juga: Kata PKB soal Komitmen Gerindra terkait Capres-Cawapres 

"Saya juga bertanya-tanya, dimana blind spot kita dalam hal pangan, dimana gap dan kesenjangan yang membuat masih belum hebat atau kita masih rawan krisis pangan," ungkap Muhaimin.
 
Oleh sebab itu, Muhaimin menyatakan dirinya punya tugas bukan hanya memantau kasus dan peristiwa, tetapi juga menilai trend yang sedang berlangsung, hasil dan efektifitas kebijakan dan institusi, serta memikirkan solusi solusi kebijakan yang lebih relevan dan berdampak luas.

Baca Juga: Sah, Partai Gerindra Berkoalisi dengan PKB di Pemilu 2024 

Baca Juga: Zulhas Kampanye Anaknya, PKB: Jangan Begitu Banget, Bikin Malu! 

"Sebagai politisi, saya mendefinisikan politik sebagai penggunaan cara-cara sistematik untuk memajukan Politik Kesejahteraan. Kata kuncinya adalah sistematik dan kesejehteraan," katanya.

Muhaimin berujar kebijakan dan sumber daya publik, kewenangan, regulasi, sumberdaya keuangan/fiskal dan program-program untuk tujuan-tujuan kesejahteraan semua warga harus diwujudkan bersama tanpa melihat background politik maupun kelompok.

Baca Juga: Tak Cukup Cuma Dibekukan, PKB Minta Pemerintah Berikan Efek Jera ke ACT 

Baca Juga: 'Nempel' Gerindra, Muhaimin PKB Optimis Nyapres 

"Saya menilai isu pangan dan solusi kebijakan yang menyatukan kita semua. Apapun afiliasi politik dan pilihan kita dalam Pemilu nanti," tukas Muhaimin.***