DPR: Kenapa Menhan dan TNI Tertutup Soal Pembelian Alutsista?

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon meminta agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto transparan terkait rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dia menegaskan jika rencana tersebut tidak dijelaskan kepada publik malah akan terjadi pertanyaan besar, apalagi pembelian alutsista itu meminjam uang dari luar negeri.

"Menhan bisa jelaskan ke publik juga, karena itu itu menjadi misteri, akhirnya timbul berbagai pertanyaan, saya rasa sah-sah saja kalau publik bertanya-bertanya karena ini pinjaman luar negeri," katanya dalam diskusi virtual 'Polemik Anggaran Alutsista, Sabtu (5/6/2021).

Dia mengatakan rakyat akan terbebani dari pinjaman hutang luar negeri tersebut. Effendi juga menilai seharusnya Prabowo bisa melihat apakah Perpres tersebut kuat dalam rencana strategi tersebut.

Effendi mengaku berkaca dari banyaknya proyek yang mangkrak dengan nominal yang fantastis seperti proyek PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi transportasi militer. "Banyaknya proyek nurtanio, PT DI yang mungkin ratusan triliun juga menyerap anggaran APBN, bahkan sekarang hanya besi tua saja, ini juga sampai proyek Hambalang zaman ke zaman, justru saya sarankan lebih prundent. Jangan kita mengabaikan prosedurial itu," bebernya.

"Justru saya lebih melihat ini nantinya menjadi masalah, kita enggak tahu, kalau Presiden Jokowi tidak 3 periode misalnya ada yang tidak setuju. Ini semua kacau balau dan akan dirugikan rakyat dan TNI, karena mereka yang punya tupoksi kedaulatan negara, dalam pertahanan negara," tambahnya.

Oleh sebab itu, dia menilai wajar jika publik bertanya-bertanya terkait rancangan perpres tersebut karena terkesan tertutup.

"Bahwa di luarkan banyak dan menjadi pertanyaan yang katakanlah patut ditelisik ya wajarlah, PT TNI dalam program TNI, ada begitu, ada swasta di TNI. Kenapa TNI bersama Kemhan tertutup itu semua, kata Menhan mereka merekrut mereka para ahli dan purnawirawan," ungkapnya.

"Itu enggak pas lah, banyak kita meminta agar transparan bukan kita tidak merah putih, saya juga kita mengundang pihak Kemhan," tambahnya.

Wacana Pembelian Alutsista Pakai Utang

Kementerian Pertahanan berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dengan meminjam uang kepada negara asing. Hal tersebut tertuang pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," dalam rancangan Perpres yang didapat, Sabtu (29/5).

Dalam rancangan perpres tersebut dijelaskan pada pasal 7, duit yang dibutuhkan untuk membeli alutsista adalah USD 124.995.000. Kemudian secara merinci meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

Kemudian dijelaskan bahwa pengadaan Alpalhankam Kemenhan dan TNI dalam Renbut dilaksanakan Kemenhan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024. Tetapi dalam peraturan tersebut, dijelaskan peraturan akan dilaksanakan setelah peraturan presiden diundangkan.

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan Mayjen TNI Rodon Pedrason menyatakan jumlah pinjaman luar negeri pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan rahasia negara. Namun dia membantah nominal Rp 1,7 kuadriliun yang sempat muncul ke publik.

"Untuk jumlahnya yang Rp 1.750 triliun itu jumlah ngaco (tidak benar)," tutur Rodon saat dikonfirmasi.

Penjelasan Menhan Prabowo

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membeberkan hasil Rapat kerja bersama Komisi I DPR yang berlangsung hampir tujuh jam. Rapat digelar tertutup karena menyangkut keamanan dan pertahanan negara.

Prabowo mengaku dalam rapat itu diminta menjelaskan rencana induk pertahanan Indonesia. Termasuk anggaran ribuan triliun pengadaan Alutsista.

“Saya diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk ke depan kita sudah menyusun itu, ya kita sering bahas, banyak pertanyaan. Ya ada juga isu-isu di luar dan sebagainya saya jelasnya satu persatu,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/6).

Prabowo menyatakan, kondisi alutsista Indonesia sangat tua dan mendesak untuk segera diperbaharui.

“Alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak harus diganti, kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan startegis yang berkembang dengan sangat pesat,” tegasnya.

Meski demikian, pengadaan dan rencana pembiayaan lewat pinjaman luar negeri menurutnya masih dibahas dan belum final. "Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas," pungkasnya.***