Klarifikasi Dugaan Keterlibatan 'Pejabat' dalam Upaya Mendongkel Posisi Ketum Demokrat, AHY Surati Jokowi

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, partainya telah bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo, untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan pejabat di lingkar kekuasaan terdekat presiden dalam sebuah gerakan sistematis mendongkel kekuasaan pimpinan partai Partai Demokrat.

"Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau," kata AHY dalam jumpa pers, Senin (1/2/2021).

AHY menjelaskan, gerakan mendongkel kekuasaan pimpinan Partai Demokrat tersebut juga diduga melibatkan kader serta mantan kader Demokrat. Kesemuanya itu, disebut berencana mendongkel kekuasaan pimpinan partai melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

"1 orang kader Demokrat aktif, 1 kader Demokrat yang sudah 6 Tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena menjalani hukuman akibat korupsi, 1 mantan kader yang sudah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.

Dalam upayanya, 'komplotan' yang ingin mendongkel kekuasaan pimpinan Partai Demokrat itu mencoba membangun kekuatan syarat KLB dengan menghubungi kader partai Demokrat melalui telepon. Mereka, kata AHY, juga menggelar pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka pengambil alihan posisi ketua umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang," kata AHY.

Data-data mengenai manuver pendongkelan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat ini, dijelaskan AHY, didapat dari pendalaman yang dilakukan sejak informasi pertama kali diterima sekira 10 hari yang lalu. Demokrat, telah memiliki berita acara pemeriksaan (BAP) sendiri mengenai kesaksian-kesaksian kader-kadernya.

AHY mengatakan, tak kurang dari 8 saksi telah menuturkan adanya pertemuan dengan pejabat pemerintahan tersebut dan pembicaraan mengenai rencana pendongkelan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

"Kami tentu akan mempertahankan kedaulatan da kehormatan partai kami," tegas AHY.***