Pjs Bupati Akui Ada Tenaga Kesehatan Solok Selatan Terlibat Politik Praktis

PADANG ARO - Penjabat sementara Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat Jasman Rizal mengaku telah menerima laporan banyak tenaga kesehatan diduga terlibat politik praktis terkait dengan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di daerah setempat.

"Di tangan saya berdasarkan laporan masyarakat diduga banyak tenaga kesehatan bermain politik praktis. Saya punya bukti berupa foto dan rekaman. Saya harap ke depan jangan lagi terulang," katanya di Padang Aro, Senin.

Terkait hal itu, pada hari ini pejabat bupati tersebut mengumpulkan seluruh kepala Puskesmas, RSUD, dan Dinas Kesehatan untuk memberikan peringatan agar tidak terulang lagi.

Dia mengatakan punya bukti berupa rekaman foto dam rekaman seorang ASN lengkap dengan seragam Puskesmas masuk ke rumah warga dan menyuruh memilih salah satu calon.

"Banyak yang melapor kepada saya, saat ini akan diberikan pembinaan dulu dan ini peringatan pertama juga terakhir bagi ASN," ujarnya.

Dia mengaku menerima puluhan laporan terkait tenaga kesehatan terlibat politik praktis dan berharap setelah ini tidak terulang lagi.

Selain itu, katanya lagi, juga ada tenaga kontrak daerah yang ikut berpolitik praktis dan membuat status di media sosial dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon.

ASN dan tenaga kontrak daerah diharapkan menjaga netralitas selama pilkada dan kalau masih ada yang berpolitik praktis tunggu saja sanksinya.

"Jangan sampai gara-gara pilkada masa depan kita sebagai ASN teraniaya jadi sebaiknya bersikap netral saja," ujarnya.

Dia menyebutkan bagi ASN yang masih berpolitik praktis sanksinya bisa saja teguran ringan hingga berat bahkan sampai pemberhentian.

Ia meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu kalau melihat ada ASN yang terlibat politik praktis.

Selain itu ia meminta Bawaslu juga tegas menindak ASN yang melanggar dan ia yakin banyak laporan masyarakat terkait netralitas ASN.

"Saya yakin banyak laporan masyarakat tetapi hasilnya apa dan sampai sekarang belum ada dan kami bisa menindak ASN kali ada putusan Bawaslu," ujarnya. ***