Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
Politik
24 jam yang lalu
Penanganan Covid-19 Amburadul, Komisi I DPR: Biosecurity Indonesia Lemah
2
Resesi Sosial
Opini
22 jam yang lalu
Resesi Sosial
3
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
Peristiwa
23 jam yang lalu
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
4
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Peristiwa
7 jam yang lalu
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
5
Kemenkop UKM masih Kejar 2 Juta Pelaku UKM Lagi
Ekonomi
18 jam yang lalu
Kemenkop UKM masih Kejar 2 Juta Pelaku UKM Lagi
6
Ketua MPR Ajak Mahasiswa Pascasarjana USU Bantu Pecahkan Persoalan Bangsa
Politik
22 jam yang lalu
Ketua MPR Ajak Mahasiswa Pascasarjana USU Bantu Pecahkan Persoalan Bangsa
Home  /  Berita  /  Politik

Polisi Tolak Laporan, Pemuda Minang Siap Laporkan Puan ke MKD DPR

Polisi Tolak Laporan, Pemuda Minang Siap Laporkan Puan ke MKD DPR
Puan Maharani. (Istimewa)
Sabtu, 05 September 2020 14:36 WIB

JAKARTA - Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menolak laporan kelompok yang mengatasnamakan Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, Jumat (4/9/2020).

Kelompok ini melaporkan Puan Maharani karena ucapannya dianggap menyinggung orang Minangkabau. Ucapan Puan yang dianggap menyinggung yaitu ketika menyampaikan harapan agar Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

"Secara kesimpulan laporan kami tidak memenuhi unsur. Laporan tidak diterima karena tidak memenuhi unsur," kata Jumat (4/9/2020).

Kendati laporan ditolak polisi, kelompok tersebut mengaku tidak kecewa. Sebab, mereka masih punya cara lain. Mereka berencana mengadukan Puan "pimpinan PDI Perjuangan yang juga ketua DPR" ke Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin atau Selasa pekan depan.

"Yang jelas kalau ditolak saya nggak baper sih, ada langkah-langkah setelah ini kita akan ke MKD," ujarnya.

David dan kawan-kawannya tadi mendatangi Bareskrim Polri sekitar jam 14.56 WIB. Mereka mengenakan kaos warna hitam bertuliskan "Sumatera Barat PDI-P (Provinsi Daerah Istimewa Pancasila) Jangan Ragukan Sumatera Barat Dalam Menjaga Pancasila.

"Jadi kita di sini melakukan upaya-upaya hukum sebagai warga negara yang baik kita lapor ke Bareskrim," kata David.

Mereka tadinya mau melaporkan Puan dengan Pasal 310, 311, 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14, 15 KUHP Nomor 1 Tahun 1946.

Mereka membawa sejumlah barang bukti untuk memperkuat laporan, di antaranya flashdisk berisi rekaman suara pernyataan Puan, tangkapan layar pernyataan Puan di beberapa media.

David menekankan langkah hukum ini ditempuh untuk mewakili suara masyarakat Minangkabau.

"Tidak ada hubungan dengan politik ini murni pesan mamak saya di kampung 'tolong bawakan suara kita bahwa di kampung sudah bergejolak'," kata dia.

Kelompok tersebut semula menunggu klarifikasi langsung dari Puan atas pernyataan itu. Namun, hingga 1 x 24 jam, tak juga muncul klarifikasi.

"Kalau saya permintaan maaf kepada media itu emang kita harapkan bangsa minang sekali lagi kita bangsa pemaaf, menjunjung tinggi persaudaraan," ujarnya.

Pernyataan Puan terlontar ketika dia mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah ibunya, Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

PDI Perjuangan mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.

Puan menyampaikan harapannya agar Sumatera Barat dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. "Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.

Setelah pernyataan itu jadi bergulir menjadi isu politik panas, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan duduk perkara pernyataan Puan.

"Yang dimaksudkan mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan, Ibu Mega begitu kagum dengan Sumbar, demikian juga Mbak Puan," kata Hasto dalam jumpa pers secara virtual.

Hasto menekankan pernyataan Puan bukan dimaksudkan untuk menyinggung orang Sumatera Barat, melainkan dukungan terhadap Pancasila dalam konteks kebudayaan dan nasionalisme.

"Jadi yang dimaksud pembumian Pancasila di Sumbar itu lebih kepada aspek kebudayaan, nasionalisme, juga menyentuh hal-hal di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata dia.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Gelora.co
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik

wwwwww