Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Pemerintahan
21 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
2
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
22 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
3
Gunakan Pasal 'Karet' UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
Politik
18 jam yang lalu
Gunakan Pasal Karet UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
4
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
22 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
5
Ini yang akan Dilakukan Pemko Padang Panjang di Masa Transisi New Normal
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Ini yang akan Dilakukan Pemko Padang Panjang di Masa Transisi New Normal
6
Jalan Bukittinggi - Pasaman Barat Sudah Bisa Dilewati Pasca Longsor
Agam
23 jam yang lalu
Jalan Bukittinggi - Pasaman Barat Sudah Bisa Dilewati Pasca Longsor
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

UU sudah Baru, Cadangan Minerba Harus Milik Negara

UU sudah Baru, Cadangan Minerba Harus Milik Negara
Ilustrasi tambang. (Gambar: Ist./Liputan6.com)
Rabu, 13 Mei 2020 14:46 WIB
JAKARTA - Direktur Center for Mineral and Energy Economics Studies (CMEES), Kurtubi mengemukakan, status kepemilikan (ownership) dari cadangan terbukti (proven reserves) minerba yang ada di perut bumi, adalah masalah lama yang seharusnya selesai di UU Minerba yang baru.

Di dalam UU Minerba yang lama (UU No.4/2009), kata Kurtubi, tidak/belum ada pasal yang menyebutkan bahwa cadangan minerba di perut bumi adalah milik negara. Padahal, cadangan minerba yang sudah diexplorasi dan terbukti ada di perut bumi baik menyangkut lokasi, jumlah dan spesifikasi cadangan adalah merupakan asset riil/nyata yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi.

"Sehingga harus ada Pemiliknya. Tidak boleh harta/asset dibiarkan tanpa ada ketentuan mengenani siapa pemiliknya. Kalau tidak dinyatakan oleh UU sebagai Milik Negara, maka boleh jadi pihak lain baik langsung maupun tidak langsung akan menganggap atau memperlakukan sebagai miliknya," kata Kurtubi kepada wartawan, Selasa (12/5/2020).

Alumnus Colorado School of Mines itu menjelaskan, meski masih di perut bumi (belum diproduksikan/diexploitasi), cadangan minerba tersebut memenuhi 2 sifat yang melekat dari cadangan terbukti (proven reserves), sehingga harus jelas status kepemilikannya.

Pertama, kata Kurtubi, sifat bankable. Artinya, sertifikasi dari cadangan tersebut bisa dibawa ke dan diterima oleh Lembaga Keuangan/Bank untuk pinjam uang guna membiayai pembangunan infrastruktur produksi.

Kedua, bersifat tradeable. Artinya, meski masih di perut bumi, bisa diperjualbelikan di pasar future yang pengiriman secara fisiknya bisa dilakukan beberapa bulan kemudian sesuai perjanjian.

Karenanya, mantan Anggota Komisi VII DPR RI ini berharap, "naskah UU Revisi atas UU Minerba No.4/2009 sudah mencantumkan pasal tentang status kepemilikan cadangan minerba yang ada di perut bumi sebagai milik Negara dan dibukukan di Neraca BUMN Tambang,".

Untuk diketahui, RUU Perubahan atas UU Minerba No.4/2009 telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (12/5/2020) kemarin.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Hukum, Ekonomi, Nasional, GoNews Group

Loading...
www www