Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
Kesehatan
22 jam yang lalu
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
2
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
Politik
20 jam yang lalu
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
3
Sempat Dihajar Massa, Warga Padang Terduga Pencuri Mobil Akhirnya Diamankan Polisi
Solok
18 jam yang lalu
Sempat Dihajar Massa, Warga Padang Terduga Pencuri Mobil Akhirnya Diamankan Polisi
4
Mulai 1 Juni, Semua Objek Wisata di Pesisir Selatan Kembali Dibuka
Pesisir Selatan
18 jam yang lalu
Mulai 1 Juni, Semua Objek Wisata di Pesisir Selatan Kembali Dibuka
5
Pukul Pantat Warga Tak Pakai Masker dengan Rotan di Pasar, 8 Polisi Diamankan
Peristiwa
16 jam yang lalu
Pukul Pantat Warga Tak Pakai Masker dengan Rotan di Pasar, 8 Polisi Diamankan
6
Jalan Penghubung Bukittinggi - Pasaman Barat Tertimbun Longsor Sepanjang 25 Meter
Agam
10 jam yang lalu
Jalan Penghubung Bukittinggi - Pasaman Barat Tertimbun Longsor Sepanjang 25 Meter
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Merusak JPO dan Berpotensi Kecelakaan, DPR Desak Polda Metro Hentikan Pengguna Grab Skuter

Merusak JPO dan Berpotensi Kecelakaan, DPR Desak Polda Metro Hentikan Pengguna Grab Skuter
Ilustrasi. (net)
Rabu, 13 November 2019 07:52 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta kepada Polda Metro Jaya untuk menghentikan kegiatan penyewaan skuter listrik yang saat ini marak digunakan masyarakat di sepanjang jalan protokol Jakarta.

Selain merusak jembatan penyeberangan orang (JPO), skuter juga berpotensi menyebabkan kecelakan.

"Saya meminta ke Polda Metro Jaya menertibkan (skuter) gitu loh. Karena Grab Skuter ini, selain merusak JPO fasilitas umum juga bisa menganggu pejalan kaki," kata Sarifuddin pada wartawan, Jakarta, Selasa (12/11/2019) malam.

Menurut Sarifuddin, jika pihak kepolisian tidak melakukan langkah pencegahan, tak tertutup kemungkinan akan jatuh korban. Mengingat jalur dilewati skuter bisa mengganggu pejalan kaki yang sedang berjalan.

Sarifuddin mencontohan, Singapura telah melarang penggunaan skuter listrik di trotoar karena usai memakan banyak korban dan satu tewas. Di mana pelarangan ini dimulai sejak Senin (4/11/2019) lalu.

Bahkan, cerita Sarifuddin, bagi yang melanggar akan diancam dengan hukuman penjara. Tak hanya itu, sambung Sarifuddin, ada denda yang menanti sebesar SGD 2000 atau Rp 20,6 juta, atau hukuman penjara hingga tiga bulan lamanya.

"Dan di parlemen Singapura lalu, Menteri Transportasi Lam Pin Min akan melakukan penegakan hukum terkait pelarangan naik skuter listrik di sana. Bahkan ada sejumlah denda bagi pengendara e-skuter di Singapora yang nekat melakukannya. Kita di Indonesia harus melakukan langkah preventif sebelum ada jatuh korban," paparnya.

Untuk itu, Politisi PAN asal Sulteng ini meminta, aktivitas itu dihentikan sementara hingga menunggu regulasi diterbitkan oleh pihak pemerintah. Dan jalur khusus buat pengendara.

"Aktivitas itu dihentikan saja sementara, jangan beraktivitas dulu karena berbahaya. Kita buat aturannya dan kita buat jalur khusus dulu. Jangan sampai jatuh korban baru kita semua bersuara. Dan gaduh lagi," tegas Sarifuddin.

Seperti diberitakan, pihak Dinas Bina Marga DKI sudah bersuara dengan mengunggah beberapa foto dari rekaman CCTV mereka memperlihatkan ada sekelompok anak muda sedang  mengendarai skuter listrik di JPO. Di mana mereka memanfaatkan lift untuk naik ke JPO.

"Pihak Grab bersabar dululah, hingga ada regulasinya. Untuk para pengguna skateboard, scooter listrik (grabwheels) saya mohon untuk tidak menggunakan alat-alat tersebut itu dulu hingga aturannya turun, " pungkasnya.***


Loading...
www www