Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
GoNews Group
22 jam yang lalu
Kalaupun Minta Maaf, Polisi Akan Tetap Proses Hukum Denny Siregar
2
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
Politik
7 jam yang lalu
Larang Liput Kedatangan TKA China Takut Wartawan Ditunggai Teroris, AJI: Pernyataan Danlanud Berlebihan
3
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
Politik
20 jam yang lalu
PKS Targetkan Menang 60 Persen Pilkada di Sumbar
4
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
Padang
20 jam yang lalu
Polisi Padang Selidiki Pencabulan Anak Usia Lima Tahun di Pauh
5
Ratusan Pengemudi Go-jek di Padang Gelar Unjuk Rasa
Padang
23 jam yang lalu
Ratusan Pengemudi Go-jek di Padang Gelar Unjuk Rasa
6
Hikmah Dibalik Penjara Arab Saudi Selama 18 Tahun, Ety Berhasil Hafal 30 Juz Alquran
Peristiwa
22 jam yang lalu
Hikmah Dibalik Penjara Arab Saudi Selama 18 Tahun, Ety Berhasil Hafal 30 Juz Alquran
Loading...
Home  /   Berita  /   GoNews Group

Kemenkumham Belum Terima Arahan Presiden soal Perppu KPK

Kemenkumham Belum Terima Arahan Presiden soal Perppu KPK
Plt. Menkum HAM, Tjahjo Kumolo. (Istimewa)
Senin, 07 Oktober 2019 11:37 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Plt. Menkum HAM, Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya belum mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

"Sampai sekarang belum ada (arahan)," kata Tjahjo di Graha Pengayoman Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Rencana penerbitan Perrpu KPK sebagai pengganti UU KPK hasil revisi, memang masih kontroversi. Pada prinsipnya, kata Tjahjo, sebagai pembantu presiden Kemenkumham "siap melaksanakan apa yang nanti akan menjadi keputusan Bapak Presiden,".

Dia mengatakan, pihaknya menyiapkan semua materi yang dibutuhkan terkait kebutuhan untuk pertimbangan Perppu KPK. Tak hanya soal Perppu KPK, Kemenkum HAM juga mempersiapkan materi untuk melanjutkan pembahasan RUU yang ditunda.

"Kami menyiapkan semua materi-materi dengan baik dan termasuk juga UU yang kemarin ditunda, ada 5 UU ya, nanti akan kita monitor apakah masuk di prolegnas atau tidak di DPR, masalah KUHP, masalah UU Pemasyarakatan, dua itu, termasuk yang lain UU Pertanahan juga, Minerba juga," ucap Tjahjo.

Tjahjo mengaku belum bisa memastikan RUU mana yang akan masuk ke prolegnas 2020. Hingga kini, kata Tjahjo, Dirjen Perundang-undangan masih berkoordinasi dengan DPR soal prioritas UU yang masuk prolegnas.

"Dirjen Perundang-undangan juga akan terus komunikasi oleh DPR mana-mana yang akan jadi skala prioritas di prolegnas," ujar Tjahjo.***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik

Loading...
www www