Anggota DPR Dilarang Ceramah di Kampus, Pangi: Jokowi Jangan Baperan

JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago meminta Presiden Jokowi konsisten menjalankan amanah reformasi tahun 1998. Kran demokratisasi disegala lini kehidupan yang telah mengalir di masyarakat pada permulaan reformasi tidak setback seperti masa pemerintahan Orde Baru.

"Saya melihat situasi politik dan demokrasi  dewasa ini  seperti  menggalami gelombang balik. Ada trend munculnya feodalisme  dan otoriter dalam menjalankan pemerintahan. Banyak rakyat di tangkap," kata Pangi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Direktur Ekesekutif Voxfol Center Research and Consulting ini tidak merinci lebih jauh trend yang dia maksud. Malah dia lagi-lagi mensinyalir ada gelombang balik dari demokrasi ke semi otoriter. Orang sering keliru , merasa takut bila kalangan militer yang berkuasa, pada hal menurut Pangi, sipil berkuasa juga bisa  lebih militeristik dan sentralistik.

"Ada mahasiswa menjadi korban ketika berhadapan dengan aparat keamanan. Masyarakat yang protes atas naiknya harga kebutuhan pokok, protes atas utang luar negeri, memprotes kebijakan impor dan memprotes  atas tarif listrik, lewat media sosial, malah berhadapan dengan aparat penegak hukum," ujar Pangi.

Karena itu dia meminta pemerintahan Presiden Jokowi tidak baper dan  terlalu sensitif menyikapi kelompok-kelompok masyarakat yang kerap bersuara  kritis dan tajam kepada pemerintah. Pangi mengingatkan, sebuah rezim yang berwatak feodalisme dan suka baper, biasanya sulit bertahan lama.

"Kan jadi lucu dan aneh,  jika disini rakyat sendiri dimusuhi negara, sementara asing  mendapat perlakuan khusus," ujarnya.

Pangi menyatakan kecewa dan prihatin karena adanya masyarakat masuk bui yang dijerat lewat UU Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE) . Penggunaan UU ini kata dia menandakan kecenderungan pemerintah bertindak otoriter, pada hal kita negara menganut sistim demokrasi.

"Dalam prakteknya, tidak jelasnya membedakan mana  wilayah kritik, protes, curhat dan suara kesalnya rakyat. Makin sulit membedakannya, ujungnya jadi ujaran kebencian , akhirnya  masuk bui juga," kata Pangi yang mengaku dari awal mencurigai misi dari UU ITE ini. Sebab dibalik penerapannya kata dia, ruang kritik dibatasi, akhirnya demokrasi bisa tergerus.

"UU ITE ini sudah  memakan korban,  rakyat Indonesia sendiri yang kesal dan marah dengan pemerintah  yang dianggap tidak bisa merasakan dan sensitif atas permasalahan yang dihadapi rakyat" ujar Pangi.

Dalam peristiwa yang dihadapi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang dilarang menyampaikan ceramah di Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, Pangi menyatakan, hal tersebut mengkonfirmasi  kalau negara kita dalam keadaan tidak baik-baik.

"Sekelas pimpinan DPR saja  dihalang-halangi atau dicekal ceramah di bulan ramadhan, berarti ada problem fundamental yang sedang kita hadapi," pungkasnya.***