Terima Pengurus Kadin, Ketua DPD RI Menolak Berkembangnya Peritel Modern di Daerah

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menolak berkembangnya peritel modern atau supermarket berkembang di daerah kabupaten dan kotamadya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta di gedung DPD RI saat menerima jajaran pimpinan ketua dan pengurus pusat Kadin hari ini ,Senin (10/7/2017).

Oesman Sapta menyatakan sebagai orang asli daerah dan selalu memperjuangkan kepentingan daerah, pihaknya melihat belum saatnya sekarang peritel modern atau pasar modern dan supermarket berkembang sampai ke tingkat kabupaten dan kotamadya di daerah daerah.

"Sehingga untuk itu sebaiknya ijin yang ada sekarang bisa ditinjau kembali dan bagi yang baru mengajukan ijin supaya bisa ditolak," kata Senator Kalimantan Barat ini.

Oesman Sapta menyatakan seharusnya pasar pasar lokal dan pasar tradisional diberdayakan dan dimaksimalkan perannya di tiap daerah serta jika diperlukan agar diberdayakan dan didukung secara maksimal oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Indonesia juga berharap Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia berorientasi kepada Usaha Kecil Menengah (UKM), serta mengangkat harkat dan martabat usaha kecil untuk menjadi besar sesuai UU No.1 Tahun 1987.

Kadin juga diminta untuk menambah UKM yang baru sekitar 1 persen dari minimal target sebanyak 30 persen. "Kalau kalian semua berpihak kepada UKM saya dukung sepenuhnya, KADIN diperlukan di seluruh indonesia, jangan hanya di Jakarta saja, tapi juga harus ada di daerah, sudah saatnya kebangkitan ekonomi rakyat dan daerah” , tegas Oesman Sapta.

Sebelumnya ketua Umum Kadin Indonesia, Eddy Ganefo menyatakan akibat tumbuh dan berkembang usaha peritel modern dan supermarket di daerah secara tidak terkendali, berakibat 70% pedagang lokal dan pasar tradisional tergerus omsetnya, untuk itu pihaknya mengharapkan dukungan dan bantuan dari DPD RI untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mengingatkan Pemerintah agar memberikan perlindungan bagi usaha kecil dan menengah.***