Bupati-Wabup Limapuluh Kota Diundang ke Istana

LIMAPULUH KOTA--Bupati-Wakil Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan dan seluruh kepala daerah hasil Pilkada serentak 2015 lalu, diundang secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ke Istana Negara, Jakarta, Jum’at (8/4).

Bupati Irfendi Arbi, ketika dikonfirmasikan GoSumbar via telepon genggamnya, Jum’at (8/4) malam, membenarkan,  presiden RI mengundang seluruh kepala daerah di Tanah Air, termasuk dirinya, untuk memberikan arahan dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 dengan Gubernur Seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 , ujarnya .

Di hadapan para kepala daerah, Presiden mengingatkan pentingnya deregulasi di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Dalam catatan Presiden terdapat 42.000 regulasi di tingkat kementerian dan 3.000 peraturan daerah yang bermasalah dan Presiden meminta untuk langsung dihapus tanpa perlu lagi dikaji.

“Saat ini kita telah memasuki era kompetisi. Kita harus menyiapkan diri, yang kurang baik, diperbaiki. Sebetulnya kita tidak perlu takut dengan kompetisi. Apa kita siap? Ya kita harus siap,” tegas Presiden, lewat pesan internet yang dikirim tim komunikasi Presiden, Ari Dwipayana .

Presiden menekankan kemudahan berusaha atau ease of doibg business. Pimpinan daerah harus melakukan langkah langkah terobosan dalam kemudahan berusaha terutama pada UMKM. Dalam kemudahan berusaha pada tahun 2016, kita masih peringkat ke 109, naik dari sebelumnya di peringkat 120.

Tapi dibandingkan dengan negara ASEAN masih jauh tertinggal. Langkah perbaikan dalam hal prosedur perizinan  di daerah sangat mendesak untuk dilakukan. Selain membahas mengenai persaingan di era global, dalam arahannya Presiden Jokowi juga menyinggung tentang  reformasi penganggaran dan efisiensi anggaran belanja pemerintah.

Presiden mengatakan bahwa saat ini anggaran telah naik empat kali lipat namun kapasitas produksi tidak juga naik. “Karena habis di belanja operasional, belanja rutin, belanja barang. Habis di situ. Belanja modal banyak tapi tak produktif,” kata Presiden. Presiden menekankan efisiensi belanja operasional seperti biaya perjalanan dinas, rapat, dan seminar oleh instansi pemerintah.

Presiden juga menegaskan agar paradigma lama, money follow function dalam penganggaran ditinggalkan. Diganti dengan money follow programme. Lagu lama semua unit dibagi secara merata juga harus diubah menjadi fokus mengerjakan program prioritas sehingga bisa dirasakan dampaknya oleh rakyat.

Selain itu, Presiden menghendaki agar belanja barang harus diutamakan yang berasal dari  produk dalam negeri. “Jangan justru membeli produk luar negeri. Tanya ke saya, saya tunjukkan produk dalam negeri yang bagus-bagus,” ujar Presiden. Presiden juga mengingatkan agar para kepala daerah tidak bermewah-mewahan. Karena biasanya kepala daerah baru inginnya semua juga  baru.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah akan mempengaruhi pertumbuhan secara nasional. “Realisasi APBD akan pengaruhi ekonomi daerah, jadi trigger perekonomian daerah. Jangan pakai pola lama, kendalikan Kepala dinas agar awal tahun anggaran sudah keluar, sehingga Februari  pekerjaan  sudah bisa dimulai,” kata Presiden.

Presiden juga memerintahkan seluruh pimpinan daerah untuk terus menjaga inflasi di daerahnya masing-masing. “Yang bahan pokok dicek, distributor, agen dicek, beras, cabai, jagung dan lain-lain. Tiap daerah harus ada TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah),” pungkas Jokowi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sambutan awalnya, mengucapkan selamat kepada para pimpinan daerah terpilih dan baru saja dilantik. JK mengajak seluruh pimpinan daerah untuk mencapai tujuan bangsa secara bersama-sama.

“Kita punya tujuan yang satu, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur dengan berbagai cara dan langkah,” kata Wapres. Selain Wakil Presiden, Jusuf Kalla, hadir dalam acara tersebut yaitu Menko Perekonomian, Darmin Nasution, Menko Maritim Rizal Ramli,  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan  Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono.

Selanjutnya, Menteri PPN/ Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.***