Dugaan Pelanggaran Etika Ketua DPRD Padang, Erisman: Rekomendasi BK Harus Dilengkapi Bukti

PADANG - Ketua DPRD Padang, Erisman mengaku belum menerima hasil rekomendasi Badan Kehormatan (BK) terkait dugaan pelanggaran etika yang menyeret namanya. Bahkan, Erisman mengingatkan, sebelum mengeluarkan rekomendasi hendaknya BK harus melengkapinya dengan bukti.

"Saya berharap, BK melengkapi rekomendasi tersebut dengan barang bukti. Sebab, beberapa laporan sudah masuk ke ranah hukum dan sedang dalam proses," kata Erisman yang menghubungi GoSumbar, Rabu (23/12/2015) malam.

Erisman berharap rekomendasi yang dikeluarkan BK nanti berdasarkan profesional dan netralitas, bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu atau sekelompok orang. Lebih lanjut politisi Gerindra ini menyakini, laporan dugaan pelanggaran etika yang mengkaitkan namanya lebih mengarah pada kepentingan politik.

Diceritakan Erisman, sejak proses verifikasi dugaan pelanggaran etika ini diverifikasi, sebagai ketua DPRD dirinya tidak pernah mengintervensi kerja BK. Buktinya, sebut Erisman, dia tidak pernah menghalangi BK dan memberi izin untuk klarifikasi ke kampus Universitas Teknologi Surabaya (UTS).

"Saya ingin masalah ini cepat selesai, makanya saya tidak pernah mengintervensi BK. Salah kalau ada yang bilang BK saya intervensi," tegas Erisman.

Selanjutnya Erisman mengungkapkan terkait dugaan kasus ijazah, hal itu sudah selesai ketika proses pencalegan. Kalau sekarang diungkit lagi, lanjutnya, semua itu untuk kepentingan politik. Sedangkan kasus cabul, tidak ada korban yang melapor, bahkan yang disebut-sebut jadi korban sudah melaporkan kasus ini ke Polda.

Sisi lain, Erisman percaya bahwa anggota BK bekerja netralitas dan tidak memiliki kepentingan politik. Kemudian, kalau memang BK tetap mengeluarkan rekomendasi, Erisman meminta rekomendasi tersebut dilengkapi bukti yang kuat.(agb)