DPR Geram PT KCI Berencana Impor Kereta Api Bekas Berusia 28 Tahun dari Jepang

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak usulan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) soal impor kereta bekas Jepang dan meminta perseroan membeli produk dalam negeri dari PT Industri Kereta Api (INKA).

Hal ini terkait rencana penggantian 10 unit rangkaian kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek yang akan pensiun pada 2023, serta 19 unit pada tahun 2024.

Menanggapi itu, anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab. Sebab, hambatan pengadaan tersebut berpotensi menggerus kapasitas angkut KRL Jabodetabek yang saat ini mencapai 1,2 juta penumpang per hari. Sementara, untuk melayani 1.081 perjalanan per hari, termasuk rute pengumpan, KCI membutuhkan minimal 96 rangkaian kereta.

"Jumlah rangkaian yang berkurang pasti berpengaruh ke pelayanan. Sekarang saja penumpang sudah berdesakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga telah meningkatkan target jumlah penumpang KRL Jabodetabek menjadi 2 juta orang per hari," kata Suryadi melalui keterangan tertulisnya Kamis (3/3//2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Bambang Haryadi mengkritik keras rencana PT KCI (Kereta Commuter Indonesia) yang akan impor atau mendatangkan kereta bekas dari Jepang. Kereta bekas itu akan menjadi pengganti 10 rangkaian KRL (Kereta Rel Listrik) Jabodetabek pada 2023 ini dan 16 rangkaian di tahun depan.

"Ini tidak sejalan dengan instruksi Jokowi Presiden yang ingin mengutamakan penggunaan industri dalam negeri. Kita punya BUMN produsen kereta PT. INKA (Industri Kereta Api), bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka. LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari jepang," ujar Bamabang.

Dia menambahkan, Kereta merupakan kendaraan umum untuk rakyat, seharusnya diberikan yang terbaik, ternyaman dan teraman. Padahal, pengadaan kendaraan untuk para pejabat saja baru, tapi kendaraan umum untuk rakyat malah dibelikan rongsokan. Hal ini Ironis sekali.

"Kami mendukung langkah Kemenperin yang belum menyetujui importasi kereta bekas tersebut, karena harus dikaji dari semua aspek keamanan, kelayakan dan juga aspek teknis lainnya karena ini barang bekas. Jangan sampai baru dipakai sebulan sudah mogok, namanya barang bekas," tegasnya.

Bambang berharap PT KCI dapat memaksimalkan produksi PT INKA yang notabene merupakan perusahaan Negara. Ia menjelaskan kebutuhan untuk KRL Jabodetabek jatuh tempo tahun ini dan tahun depan. Alih-alih memesan sejak jauh hari ke PT INKA, PT KCI justru ngotot mengimpor kereta bekas dari negeri sakura.

"Pantesan Jokowi Presiden sampai gemas dengan kebiasaan Impor barang, yang sebenarnya di Indonesia sendiri sudah diproduksi bahkan sudah dipakai Negara lain. Padahal saya lihat dari website PT INKA, produknya sudah dipakai Negara Bangladesh, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura dan Australia dan juga LRT Jabodetabek," paparnya.***