DPR Minta Penyaluran Subsidi BBM hingga Bantuan Sosial Diawasi
 |
| Ilustrasi subsidi BBM. (gambar: ist./newsflagshipcom) |
Kamis, 08 September 2022 17:38 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam siaran parlemen, Kamis (8/9/2022), mengimbau, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal penyaluran berbagai subsidi dan bantuan sosial (Bansos) agar semakin tepat sasaran.
"Banyak petani dan nelayan di daerah pemilihan (Dapil) saya yang mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM maupun pupuk bersubsidi. Belum lagi persoalan Bansos yang sering tumpang tindih. Fakta lapangan ini tentu menjadi tugas besar bagi BPKP dan BPK untuk terus kawal perbaikan data, tata kelola, akuntabilitas, dan penyalurannya. Termasuk penyaluran bansos yang penting sebagai bantalan untuk lindungi daya beli masyarakat akibat penyesuaian tarif BBM," ungkap Puteri sebagaimana dikutip GoSumbar.com.
Baca Juga: DPR: APBN Harus Bisa Bangun Jalan hingga Tingkat Desa
Baca Juga: Struktur Belanja Anggaran KY Dikritik DPR
Politisi Partai Golkar ini juga mendorong BPKP untuk terus mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pembangunan infrastruktur publik khususnya di bidang pendidikan. "Saya juga mendorong BPKP untuk terus terjun ke lapangan melihat dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah. Terutama dalam hal pengawasan atas pembangunan sekolah," tandas Putri.
"Karena dapil saya yang jaraknya hanya 2 jam dari Jakarta saja masih ditemukan kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan dan tidak layak. Makanya, BPKP harus pastikan anggaran pendidikan memang untuk menunjang kemajuan dunia pendidikan dan agar tidak disalahgunakan oknum tertentu," sambung Puteri, yang merupakan legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.
Baca Juga: Legislator PKS: Kenaikan BBM Bisa Picu Gelombang PHK
Baca Juga: PAN DPR RI Kritik Kenaikan BBM Subsidi
Sebelumnya, Pemerintah menyebut selama ini subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) justru tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh kalangan mampu. Data Kementerian Keuangan pun menyatakan hanya 5 persen subsidi bahan bakar Solar dan 20 persen subsidi bahan bakar Pertalite yang digunakan rumah tangga miskin.***
