CBA Dorong Pemerintah Cari Dana, Cegah Kenaikan BBM
"Harusnya pemerintah itu lebih kreatif mencari pendapatan dana," ujarnya sebagaimana dikutip GoSumbar.com di Jakarta.
Baca Juga: Sidak 3 SPBU di Bengkulu, Menteri ESDM Minta Distribusi BBM Tepat Sasaran
Baca Juga: Indonesia Masih Harus Impor Ditengah Naiknya Harga Minyak Dunia
Ia mengungkapkan kekhawatiran jika wacana kenaikan BBM bersubsidi benar-benar terwujud. Menurutnya, hal itu akan membuat rakyat berada dalam posisi yang sangat sulit.
"Kalau subsidi dikurangi itu memang pemerintah panik karena 2023 tidak punya uang. BI tidak boleh lagi membantu seusai dengan anjuran IMF," tambahnya.
Baca Juga: Tegas! Pertamina Belum Berencana Naikkan Pertalite dan Elpiji 3Kg
Baca Juga: Cegah Harga Kebutuhan Pokok Naik, Pertamina Jamin Pasokan Solar
Kenaikan anggaran perlindungan sosial juga dinilai tidak cukup kuat untuk mengurangi beban rakyat. Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Anggaran tersebut meningkat 11% dari anggaran perlinsos tahun ini yang sebesar Rp 431,5 triliun.
"Tiba-tiba Bansos ditingkatkan. Ini sebetulnya strategi saja. Supaya rakyat tidak marah pada pemerintah, dikasih bansos," tegas Uchok.
Baca Juga: Polisi Targetkan PNBP dari Perpanjangan SIM dan SKCK Naik, Ini Respons DPR
Baca Juga: PPN Indonesia Dibawah PPN Dunia, Sri Mulyani ungkap Rencana Kenaikan hingga 2025
Menurutnya, anggaran bantuan sosial yang ditingkatkan pada 2023 tidak akan cukup mampu mengurangi penderitaan rakyat akibat kenaikan harga berbagai bahan pokok.
"Tetapi buat rakyat, ini hanya obat sementara, tapi penderitaan masyarakat akan menahun akibat kenaikan harga bahan pokok. Makanya rakyat seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula," jelasnya.
Baca Juga: Pedagang: Harga Daging Naik Rp10 Ribu sejak Sepekan Lalu
Baca Juga: Peningkatan Harga CPO Dukung Laba Sinarmas Agro yang Naik 84 Persen
Oleh sebab itu, Uchok menyarankan agar pemerintah juga memikirkan cara lain untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga BBM dan berbagai bahan pokok.
"Misalnya pertalite untuk rakyat dinaikkan, tapi pejabat masih ada yang dapat fasilitas mewah. Kalau pertalite dinaikkan, pejabat harus hidup sederhana seperti rakyat," pungkasnya.***