Pertalite Dilaporkan 'Langka', DPR Desak Pertamina Transparan soal Stok
 |
| Ilustrasi antrian kendaraan di SPBU. (foto: ist./marrinenews) |
Senin, 15 Agustus 2022 13:11 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Nurhasan Zaidi dalam siaan Parlemen yang dibaca Senin (15/8/2022, meminta Pertamina transparan menjelaskan ketidaksesuaian antara stok dan fakta mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di lapangan.
Nurhasan menuturkan, banyak masyarakat yang sulit mendapatkan Pertalite di berbagai stasiun pengisian bahan bakar, setidaknya selama satu pekan terakhir. Padahal, pernyataan dari Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, stok Pertalite tersedia hingga 18 hari ke depan dan akan terus diproduksi.
Baca Juga: DPR Dorong Pemenuhan Hak Napi Perempuan
Baca Juga: DPR Dorong BUMN Karya Tuntaskan Target Tol Sumatera
"Dari sisi volume penyediaan Pertalite, dari kuota sebanyak 23,05 juta liter Pertalite di tahun 2022, sampai bulan Juli ini sudah terpakai 16,8 juta kiloliter. Ini artinya masih ada sisa 6,25 juta liter lagi yang tersedia," ungkap Nurhasan dikutip GoSumbar.com.
Dari segi ketersediaan ini, dilihat dari tren konsumsi Pertalite, Ia menilai sisa kuota ini tidak akan mencukupi sampai akhir tahun. "Karena itu, saya mendesak Pemerintah dan Pertamina harus sigap dalam mengambil tindakan dan segera mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pertalite ini," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Baca Juga: Ekonom UGM Usulkan Harga Pertalite Naik dan Pertamax Turun, Begini Alasannya
Baca Juga: Deretan Mobil Mesin 2.000 Cc ke Atas yang 'Haram' Sedot Pertalite
Nurhasan menyarankan agar dibuka opsi untuk menambah kuota Pertalite. Menurutnya, ketersediaan Pertalite yang cukup akan membantu masyarakat untuk bangkit lagi secara ekonomi. "Daya beli masyarakat belum pulih sebagai dampak dari pandemi, sehingga jangan lagi dipersulit dengan kesulitan memperoleh Pertalite. Pertalite ini termasuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Sehingga, menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah untuk memastikan ketersediaannya. Pemerintah dan Pertamina wajib membuat rencana cadangan (contingency plan) menghadapi berbagai skenario ke depan," tutupnya.***
