Antisipasi Krisis Pangan, DPR Minta Anggaran Terintegrasi dengan Baik
 |
| Legislator PKS DPR RI Hermanto (kiri) saat berbincang dengan Menkeu RI Sri Mulyani usai rapat resmi di Senayan, Jakarta, Senin, 27 Juni 2022. (foto: ist./dpr) |
Selasa, 28 Juni 2022 12:20 WIB
JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto dalam rapat bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin, mengingatkan ancaman nyata akan terjadinya krisis pangan. Anggaran terkait antisipasi hal itu harus terintegrasi dengan baik.
"Saya pikir DPR dan menteri juga harus bertanggung jawab. Jadi, saya melihat dalam anggaran ini ada hal-hal yang berkaitan dengan mencegah krisis pangan ini perlu diintegrasikan sebaik mungkin," ujar Hermanto sebagaimana dikutip GoSumbar.com dari siaran parlemen, Selasa (28/6/2022).
Baca Juga: Komisi VII DPR Minta SKK Migas Kawal Ketat Proyek Gas Jambaran Tiung Biru
Baca Juga: Bisa Selamatkan 46,8 Triliun Rupiah, Pemerintah Didorong Tambah Anggaran Kejagung
Ia menegaskan, implementasi kebijakan dalam mencegah terjadinya krisis tersebut harus dilakukan secara serius. Hal itu terjadi karena, pertama, adanya perubahan iklim yang tidak bisa dikendalikan. Kedua, terjadinya alih fungsi lahan. Ketiga, soal pembangunan infrastruktur irigasi yang perlu didukung sekuat mungkin.
"Juga termasuk produk pangan impor ini perlu kita kendalikan. Sehingga kita betul-betul mewujudkan kedaulatan pangan," tutup Hermanto.
Baca Juga: Ditengah Ancaman Krisis Pangan, Segini Produksi Padi Agam
Baca Juga: Pastikan Harga Migor Rp14.000 dan Stok Aman, Mendag Zulhas Sidak ke Warung Pangan dan Warung Gurih
Diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan ancaman Krisis pangan yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara tak terkecuali Indonesia. Dalam KTT BRICS High Level Dialogue on Global Development, Presiden Jokowi mengatakan dunia saat ini tak hanya dihadapkan pada tantangan dari sisi pangan, melainkan juga dari sisi stabilitas keuangan.
Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini diperkirakan turun 1 persen menjadi 2,6 persen. Sementara itu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's juga diyakini akan semakin tertunda secara signifikan. "Kita harus bertindak sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang," kata Jokowi.***
