Kepala Daerah Diminta Beri Keterangan Resmi Terkait 1.125 Warga Sumbar Terindikasi Jaringan NII

PADANG – Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi meminta kepala daerah memberikan keterangan resmi terkait dengan pengungkapan jaringan Negara Islam Indonesia (NII) dimana sebelumnya dinyatakan sebanyak 1.125 orang di Sumatera Barat tergabung dalam jaringan itu.

Ia menila, keterangan resmi pemerintah daerah diperlukan agar tidak terbangun anggapan Sumbar adalah sarang teroris.

Menurut dia pihak kepolisian merilis ratusan masyarakat yang terlibat NII tersebar di Kabupaten Dharmasraya dan Tanah Datar dan hingga saat ini para bupati belum memberikan keterangan resmi. Agar lebih pasti mereka harus turun langsung untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terkait jaringan tersebut.

Ia mengatakan sebagai unsur pemerintah provinsi pihaknya belum mengetahui konteks terorisme yang diusung oleh NII, apakah itu pemberontakan atau ajaran garis keras.

Sementara itu jika persoalan ini terus bergulir dan pemerintah daerah diam, dampaknya bisa lebih berbahaya, Sumbar bisa dikatakan sarang teroris, karena basis NII ini.

Hingga sekarang pemerintah daerah belum mengambil sikap, pihak luar pun akan menilai stigma itu benar karena tidak ada klarifikasi.

“Secara dampak, banyak hal negatif yang akan diterima Sumbar jika isu sarang teroris tidak dituntaskan,” kata dia.

Hal ini juga akan membuat investor akan takut menanamkan modal, wisatawan pun tidak akan melirik Sumbar, para perantau pun juga tidak nyaman karena berasal dari daerah basis NII.

“DPRD Sumbar mendesak Pemda segera menuntaskan ini, dari beberapa kali penangkapan tetap tidak ada keterangan resmi dari pemerintah dan pihak kepolisian,” katanya.

Secara budaya, orang Minang tidak memiliki jiwa pemberontak melainkan jiwa yang kritis, seperti PRRI. Itu bukan pemberontakan melainkan upaya koreksi masyarakat terhadap penyimpangan pemerintah pusat.

“ Mungkin saja paham-paham NII dibawa oleh orang-orang luar ke Sumbar sehingga berkembang dari generasi ke generasi dengan sasaran masyarakat kalangan tertentu,” katanya.

Dia meminta gubernur melakukan koordinasi dengan para bupati dan walikota dari 19 kabupaten dan kota serta mengajak pihak kepolisian duduk bersama karena menyangkut persoalan agama sertakan MUI untuk mencarikan jalan keluar.

“Kalau memang betul itu yang terjadi, maka kita semua harus bertanggungjawab, di situ ada pembinaan dan jangan dibiarkan, tugas polisi menangkap dan tugas kita pemerintah melakukan pembinaan, ini yang belum jelas,” katanya.

Sebelumnya, Mabes Polri menyebut anggota jaringan teroris Negara Islam Indonesia atau NII di Sumbar mencapai 1.125 orang.

Jaringan NII sudah berkembang masif di Indonesia. Di antaranya di Jakarta. Jawa Barat, Bali, Maluku dan Sumatra Barat,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Khusus di Sumbar, sesuai keterangan para tersangka yang telah berhasil diamankan, NII sudah berada pada tingkatan atau cabang, anggotanya mencapai 1.125 orang di Sumbar.

“400 orang di antaranya merupakan personel aktif dan selebihnya non aktif, sudah dibaiat, namun belum aktif dalam kegiatan NII,” kata dia. ***