1,8 Juta Perantau Minang Diperkirakan 'Pulang Kampuang' Saat Lebaran Tahun Ini, Pemprov Sumbar Siapkan Antisipasi

PADANG – Dua tahun pasca pembatasan mudik karena pandemi Covid-19, kini kerinduan para perantau Minang akan kampung halaman di Sumatera Barat bakal terobati. Diperkirakan, 1,8 juta perantau akan "pulang kampuang" saat lebaran tahun ini.

Menghadapi lonjakan perantau "pulang kampuang" itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan agenda utama membahas segala persiapan di Provinsi Sumbar menyambut sekitar 1,8 juta pemudik yang datang.

Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi di ruang rapat Istana Kompleks Gubernuran, Padang, Jumat (15/4/2022).

"Dalam rangka menyambut itu semua, perlu dipersiapkan segala sesuatunya menghadapi kunjungan Lebaran oleh perantau, wisatawan dan bagi yang mengambil cuti Lebaran untuk pulang ke Ranah Minangkabau. Juga saya minta kepada OPD terkait, agar mengkoordinasikan dengan semua pihak terkait untuk menertibkan semua peminta sumbangan di jalan raya dengan dalih apapun yang mengganggu perjalanan," ungkap Buya Mahyeldi dalam keterangan tertulis, Jumat (15/4/2022).

Buya Mahyeldi meminta semua para pemangku kepentingan agar dapat mengoptimalkan kesiapannya. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diinstruksikan agar paling lambat tanggal 18 April 2022 telah berkoordinasi dengan Kabupaten dan Kota dan telah ada hasil konkret untuk kesiapan penyambutan perantau. Khusus kepada Dinas BMCKTR diminta agar memperbaiki jalan yang rusak dan menyiapkan alat-alat berat di titik-titik yang berpotensi longsor.

"Termasuk juga merapikan jalan di sepanjang kewenangan kita, kalau bisa di setiap perbatasan dibersihkan, kapan perlu dibuat ucapan selamat datang dengan spanduk di semua perbatasan Sumatera Barat, sehingga perantau merasa senang dan nyaman pulang ke Sumbar," tuturnya.

Selain itu, dalam momen pulang kampung kali ini Pemprov Sumbar juga memperhatikan kenyamanan, salah satunya terkait destinasi wisata. Mulai dari penataan parkir, toilet, dan tempat ibadah di lokasi wisata. Kemudian persoalan sampah, mengantisipasi potensi pungutan liar (pungli) di lokasi wisata, termasuk adanya kepastian tarif makanan yang jelas di restoran.

"Agar perantau merasa nyaman pulang kampung, mari pastikan di lokasi wisata terbebas dari hal-hal yang dapat merusak kepariwisataan kita. Antara lain soal ketersediaan dan kebersihan toilet, adanya tempat sholat yang bersih, penyediaan tempat sampah yang cukup, ketertiban perparkiran, pastikan kemungkinan pungli dan atau pemalakan tidak ada. Termasuk juga diminta kepada restoran atau rumah makan baik di lokasi wisata atau dimanapun membuat daftar harga, sehingga tidak muncul persoalan di belakang hari," ungkap Mahyeldi.

"Soal harga makanan di restoran ini dulu pernah jadi persoalan dan saya tidak ingin peristiwa itu terulang lagi. Kepada semua pihak, agar segera berkoordinasi, termasuk juga saya minta Badan Promosi Pemerintah Daerah (BPPD) agar berperan menyosialisasikan hal ini kepada semua pihak, sehingga para perantau merasa nyaman pulang kampung," imbuhnya.

Sementara, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy juga mengusulkan agar dibuat buku panduan mudik Sumatera Barat dalam bentuk PDF. Buku panduan ini nantinya bisa disebarkan di seluruh aplikasi chat dan media sosial. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan barcode yang akan ditempel di setiap perbatasan dan tempat peristirahatan. Sehingga pemudik dan wisatawan cukup scan melalui smartphone untuk mendapatkan informasi.

"Tolong nanti OPD terkait agar nanti bisa ditempel di seluruh tempat wisata, SPBU, terminal, di setiap rumah sakit, Bandara dan pelabuhan serta masjid, silakan dibuka barcodenya tinggal kita scan untuk mendapatkan informasi buku panduan mudik Sumatera Barat dan nomor telepon hotline yang aktif 24 jam merespon semua aduan masyarakat," pinta Audy Joinaldy.

Beberapa persoalan lain yang juga dibahas dalam rakor tersebut di antaranya masalah potensi kemacetan di berbagai titik dan rekayasa lalu lintasnya, keamanan pengunjung, kelangkaan BBM dan solusinya serta pembahasan harga bahan pokok. Dalam rakor tersebut juga turut hadir juga Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, Ketua BPPD Sumbar, dan tim TPSM Sumbar. ***