PAN Resmi Masuk Koalisi Pemerintah Jokowi, Ini Tanggapan PKB

JAKARTA – Pertemuan sejumlah petinggi partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah di Istana Negara pada Rabu (25/8/2021) memunculkan berbagai spekulasi. Salah satu yang kuat berhembus adalah kemungkinan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, sebenarnya koalisi ini lebih menyangkut pertemanan. "Apalagi sekarang keadaan kita sedang sulit, pemerintahan menghadapi Covid-19 ini memang tidak mudah makanya butuh kekompakan dan dukungan dari berbagai pihak," ujar Gus Jazil- sapaan akrab Jazilul Fawaid, Kamis (26/8/2021).

Apalagi, kata Gus Jazil yang juga Wakil Ketua MPR RI, tahun ini dan tahun depan bakal menjadi momentum penting secara politik menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi-Kiai Ma’ruf pada 2024.

"Tentu Pak Presiden ingin kondisi masyarakat, kondisi sosial ekonomi ini pulih menjelang berakhirnya kepemimpinan beliau makanya masyarakat saya yakin mestinya memberikan apresiasi dukungan terhadap silaturahim yang dilakukan para elite parpol koalisi di Istana Negara," tuturnya.

Dikatakan Gus Jazil, pertemuan para petinggi parpol keoalisi tersebut setidaknya memberikan pesan positif kepada masyarakat bahwa di tengah kondisi sulit saat ini, para elite politik sudah duduk bersama dalam satu meja. "Tentu kita tunggu apa kira-kira kebijakan berikutnya dari pertemuan ini," urainya.

Mengenai kemungkinan masuknya PAN dalam koalisi, Gus Jazil menegaskan bahwa PKB tidak mempermasalahkannya. ”Ya mau tidak mau PAN memang harus masuk. Kami dari awal memang sebaiknya PAN lebih baik bersama-sama. Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Gus Jazil.

Apakah nantinya jika PAN benar masuk koalisi berarti aka nada reshuffle kabinet? Gus Jazil mengatakan terlalu dini untuk membicarakan soal bagi-bagi kursi. ”Ini terlalu dini, belum tentu. Kita tunggu saja apa yang akan diambil atau tindak lanjut dari pertemuan sore kemarin. Pertemuann itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN)," ujarnya.

Dikatakan Gus Jazil, di tengah kondisi pandemi seperti ini dimana rakyat mengalami banyak kesulitan, tidak cukup pantas untuk menilai pertemuan partai-partai politik kemudian langsung dipresepsikan untuk membicarakan bagi-bagi kursi. "Menurut saya bukan itu yang menjadi kehendak rakyat saat ini. Tapi itu hakl prerogatifnya Presiden. Bagi PKB, tanpa harus bertemu kalau Presiden mau mengganti atau menambah (menteri) silakan, itu hak prerogatifnya Presiden. Itulah yang selama ini PKB menghormati mana yang menjadi hak prerogatifnya Presiden,” tegas Gus Jazil.

Dirinya menegaskan bahwa pertemuan tersebut sessungguhnya bukan untuk mempengarugi hak prerogatif presiden. ”Jadi kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Dan yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi. Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir,” paparnya.

Mengenai adanya dugaan bahwa bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintahan untuk memuluskan agenda amandemen UUD, misalnya untuk memuluskan langkah perpanjangan masa jabatan presiden dan lainnya, menurut Gus Jazil, itu semua saat ini dalam kondisi pandemi bukan menjadi agenda yang diinginkan rakyat.

"Saya berharap pertemuan elite koalisi parpol itu itu memperbaharui hubungan-hubungan yang ada di dalam koalisi, dan yang menjadi tpoik utamanya adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan orang per orang, kelompok per kelompok karena kita tahu rakyat ini sedang menderita," katanya.

Politikus asal Bawean, Gresik, Jawa Timur ini juga berharap bahwa pertemuan tersebut untuk memperbaharui pola komunikasi yang selama ini ada di partai koalisi. ”Sebab apa? Kan polanya berubah karena Covid-19 sehingga kita semua patut untuk mendorong pertemuan ini bukan untuk agenda-agenda yang tidak untuk kepentingan rakyat,” pungkas Gus Jazil.***