Tak Diundang di Acara Puan, Ini 7 Kesalahan Besar Ganjar Menurut PDIP

JAKARTA - Kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara PDIP yang dihadiri Puan Maharani dan seluruh kepala daerah yang merupakan kader di Jateng. Apa salah Ganjar sampai tidak diundang?

Berikut ini 7 hal yang diungkap elit PDIP terkait tak diundangnya Ganjar dalam acara tersebut:

1. Dinilai sudah kelewatan

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto menegaskan memang Ganjar tidak diundang dalam acara Pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya yang dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Panti Marhaen Kota Semarang, Sabtu (22/5/2021).

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (sudah kelewatan). Yen kowe pinter, aja keminter (kalau kamu pintar, jangan bersikap sok pintar)," tegas Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu yang juga Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, Sabtu (23/5) malam.

2. Dinilai merasa lebih tinggi dari pengurus partai

Bambang juga pernah menjelaskan soal elektabilitas tidak menjadi penentu bakal dipilih menjadi capres pada Pilpres 2024. Kemudian tidak diundangnya Ganjar Pranowo, menurut Bambang, bukan menjadi teguran terhadap laku Ganjar yang dianggap berambisi untuk Pilpres.

"Ini bukan teguran, karena ia merasa lebih tinggi dari kita (DPD PDI Perjuangan Jateng). Ia merasa yang bisa menegur hanya Ibu (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri)," ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu.

3. Sinyal politik ambisi nyapres terbaca elit politik PDIP

Berbagai kegiatan dan moncernya nama Ganjar ditangkap oleh elit politik PDIP sebagai persiapan maju dalam Pilpres 2024. Menurut Bambang hal itu sudah nampak meski secara lisan Ganjar tidak mengungkapkannya.

"Kalau dia menjawab, 'saya kan tidak mengatakan mau nyapres', ya kalau bicaranya pada tingkat ranting partai, ya silakan. Tapi kalau dengan orang politik, ya pasti sudah paham arahnya ke mana," katanya.

4. Dinilai abai saat diberi kode agar mengerem ambisi nyapres

Soal langkah yang dianggap bisi Nyapres itu, Bambang menjelaskan pihaknya sudah memberikannya kode kepada Ganjar. Tapi menurutnya Ganjar Pranowo justru tetap lanjut.

"Wis tak kode sik, kok saya mblandhang. Ya tak rada atos (sudah saya beri isyarat, kok malah semakin nekat. Ya saya sikapi agak keras). Saya dibully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya," tandasnya.

5. Dipersalahkan bikin tim medsos

Ketua DPD PDIP Jateng itu juga mengungkap adanya isu Ganjar Pranowo telah membangun pasukan di media sosial. Pasukan itu, lanjutnya, ditugaskan untuk menggaungkan pencapresan Ganjar di Pilpres 2024 dan meningkatkan elektabilitasnya.

"Di dalam persepsi kita semua, Ganjar racing jadi presiden. Dia orang PDIP yang racing jadi calon presiden dengan membangun pasukannya di medsos. Kemudian dari pasukan itu kemudian nanti akan keluar elektabilitas. Dia berharap kalau elektabilitasnya tinggi, dia nanti akan mendapat rekom menjadi capres. Itu konstruksi dasarnya kan begitu," kata Bambang Wuryanto.

Menurut Bambang, Ganjar harusnya fokus menyelesaikan tugasnya menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ganjar juga harus meminta izin kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebab, kata dia, selama ini Ganjar bergerak tanpa arahan sang ketum.

"Tugasnya adalah menjadi gubernur. Kalau sudah selesai gubernur, kemudian dia lapor kepada Ibu Ketua Umum. 'Ibu Ketua Umum boleh nggak saya nyalon presiden? Menjadi calon presiden? Kalau Bu Ketum mengatakan, 'silakan Njar', maka tentu kasih kode saya dong. 'Ganjar itu mau nyalon presiden'," ujarnya.

"Saya tanyakan kepada yang dekat sama Ibu, 'ini sudah dapat izin belum?' 'Ya belum, nggak ada izin itu'. 'Dia sudah minta izin Ibu belum?' 'Belumlah'. Lha belum og. Nek (kalau) belum kan menyusahkan saya," imbuh Bambang.

Karena itu, Bambang pun mengingatkan Ganjar akan tugasnya sebagai gubernur yang belum berakhir. Dia juga mengingatkan Ganjar agar tak berjalan tanpa perintah Ketum PDIP.

"Tugasnya kan berakhir 2023. Kalau Ganjar ingin menjadi capres harus mendapat izin dari Ibu Ketua Umum. Karena kewenangan kan ada di Ibu Ketua Umum. Kalau ini belum dapat izin tapi running duluan, ini namanya mblandhang (nekat). Ini nanti menyusahkan saya," ungkap dia.

7. Puan: pemimpin bukan di medsos

Ketua DPP PDIP Puan Maharani, salam acara yang digelar di kantor DPD PDIP tanpa Ganjar Pranowo itu mengungkap kriteria calon presiden (capres) yang bakal jadi jagoan partainya. Dia menyebut sosok pemimpin bukan hanya yang muncul di media sosial, tapi justru di lapangan.

"Pemimpin menurut saya, itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed," kata Puan saat membuka Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Panti Marhaen, Semarang, Sabtu (22/5).

"Pemimpin yang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang mendukungnya ada di lapangan," sambungnya.

Puan menegaskan kader PDIP siap menyambut kontestasi Pilpres 2024. Dia juga menepis jika PDIP terkesan tenang dalam menyambut Pilpres 2024. "Kita diem-diem saja kaya ndak siap, kita siap. Hanya, kita itu partai yang tegak lurus pada aturan," tegas Puan.***