Home  /  Berita  /  Hukum

KPK Datangi Kantor PDIP dan PPP

KPK Datangi Kantor PDIP dan PPP
Ilustrasi Gedung KPK. (gambar: ist./kpk)
Rabu, 14 April 2021 17:56 WIB
JAKARTA - KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mendatangi Kantor DPP (Dewan Pimpinan Pusat) PDIP dan PPP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan) di Jakarta pada Rabu (14/3/2021), guna mendorong penerapan SIPP (Sistem Integritas Partai Politik).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu, praktik politik uang relatif marak dalam sistem politik di Indonesia. KPK, kata Wawan, memahami bahwa persoalan pendanaan merupakan salah satu permasalahan partai. KPK telah dan sedang mendorong peningkatan pendanaan partai yang berasal dari anggaran negara.

"Walaupun begitu, KPK juga ingin agar partai politik tak sekadar menerima dana, namun harus bersedia mengubah dirinya. Dalam konteks inilah KPK mendorong penerapan integritas partai melalui SIPP ini," ujar Wawan sebagaimana dikutip GoNEWS.co.

SIPP, lanjut Wawan, dilandasi hasil kajian KPK dan LIPI pada 2016 sampai 2017, di mana ada temuan 5 (lima) masalah utama penyebab rendahnya integritas partai, yakni belum ada standar etika partai dan politisi, sistem rekrutmen yang belum berstandar, sistem kaderisasi yang belum berjenjang dan belum terlembaga, masih rendahnya pengelolaan dan pelaporan pendanaan partai, dan belum terbangunnya demokrasi internal partai.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi menambahkan, penerapan SIPP ini diharapkan menjadi solusi atas kelima permasalahan internal partai. Di dalam SIPP, kata Kumbul, terdapat 5 (lima) komponen utama, ditambah 19 variabel dan 48 indikator, yang tercakup dalam ToA (Tools of Assessment).

"Kami meminta partai politik berkomitmen mengisi Tools of Assessment yang ada dalam SIPP. Caranya, partai membentuk satu tim yang terdiri atas minimal lima orang yang bertugas dalam pengisian ToA. Kami minta ada satu orang dari tim itu yang ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) untuk jadi PIC yang akan selalu komunikasi dengan kami," sebut Kumbul.

Sementara itu, Sekjen (Sekretaris Jenderal) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP mendukung KPK untuk mendorong perbaikan sistem politik di Indonesia. Pihaknya, ucap Hasto, akan terus mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi, serta akan mempersiapkan pengisian ToA.

"PDIP punya tanggungjawab historis untuk mendukung KPK dan upaya pemberantasan korupsi. Kami akan mempersiapkan pengisian self-assessment ToA dalam SIPP dengan sebaik-baiknya. Aturan dan etika partai dijalankan dengan komitmen-komitmen seperti ini," tandas Hasto.

Lalu, saat pertemuan dengan PPP, Sekjen PPP Arwani Thomafi menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung penerapan SIPP. Pihaknya, kata Arwani, mengajak KPK bekerjasama dalam upaya pencegahan korupsi lainnya, salah satunya mengundang KPK sebagai narasumber dalam sekolah politik PPP.

"Kami mendukung agar program SIPP bisa berjalan maksimal. Kita perlu jalan bareng bagaimana agar partai dimudahkan dalam memenuhi kelima prinsip SIPP ini," pungkas Arwani.

Dalam kedua pertemuan tersebut, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kuswijayanto Sudjadi juga menegaskan, KPK minta PDIP dan PPP menyiapkan tim yang bertanggungjawab dalam pengisian ToA SIPP. ToA nantinya akan digunakan sebagai indikator sejauh mana partai politik telah mengaplikasikan kelima komponen dalam SIPP. Nilai atau skor ToA SIPP ini rencananya akan diinformasikan kepada publik, sehingga masyarakat mempunyai landasan rasional penilaian tentang bagaimana partai politik membangun integritas partainya.

Hadir dalam pertemuan dengan jajaran PDIP, yaitu Bendahara dan Wakil Bendahara Umum Olly Dondokambey dan Rudianto Tjen, Wakil Sekjen Sadarestuwati dan Arif Wibowo, serta Ketua-Ketua Bidang DPP PDIP, yaitu Sukur Nababan, Hamka Haq, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Eriko Sotarduga, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu, Nusyirwan Sudjono, dan I Made Urip.

Sedangkan dalam pertemuan dengan PPP, hadir Wakil Sekjen Idy Muzayyad, Bendahara Umum Surya Batara Kartika, dan Wakil Bendahara Umum Lukman Yani.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Nasional, Politik, Hukum
wwwwww