Home  /  Berita  /  Peristiwa

Ketua Banggar DPR Ingin Subsidi LPG Tepat Sasaran

Ketua Banggar DPR Ingin Subsidi LPG Tepat Sasaran
Ilustrasi tabung Gas LPG Subsidi. (Foto: Istimewa)
Rabu, 07 April 2021 13:05 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menginginkan subsidi LPG dapat tepat sasaran. Selain itu, akses masyarakat untuk mendapatkan subsidi juga semakin mudah. Said pun mengusulkan penggunaan biometrik sebagai acuan penyaluran subsidi.

"Tidak ada pengurangan subsidi. Yang ada adalah keinginan kita mempertajam subsidi supaya tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapat subsidi itu, bahkan kalau perlu (gunakan) sidik jari, bahkan biometrik sekalian," kata Said di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Diketahui, Banggar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan agenda "Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin".

"Kita harus pikirkan 10-20 tahun yang akan datang. Jangan bikin kartu-kartu lagi. Semua kartu, nanti rombak lagi, enggak kelar-kelar kita. LPG itu kita minta langsung kepada sasaran penerima. Kalau biometrik paling enak, tinggal nongol mukanya, muncul LPG. Cari yang termudah bagi rakyat," tegas Said.

Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut juga meminta agar LPG tidak diberikan kepada korporasi. Said menyatakan LPG perlu langsung by target, disesuaikan dengan DTKS.

"Tidak bisa lagi LPG ini kepada korporasi. Saya ingin konsistensi pemerintah. Kita bahas bersama. Kita harus konsisten," ucap Said.

Said juga menyoroti subsidi listrik yang tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin. Sebab, di balik penerima subsidi ada yang namanya kompensasi PLN.

"Seharusnya kompensasi hanya untuk penerima subsidi saja. Kalau kami-kami yang memperjuangkan rakyat miskin, tetapi kami juga ikut nimbrung jadi orang miskin, cilaka tiga kali. Kami tidak layak menerima ini," kata Said.

"Subsidinya ke depan harus fix. Tidak fair lah Pak, kalau kita bicara subsidi untuk orang miskin, tapi tidak proper, karena hanya 26% yang menerima. Ditambah tentu rumah-rumah ibadah, tidak bisa diutak atik," pungkasnya.***

wwwwww