Home  /  Berita  /  GoNews Group

Sari Yuliati: Banggar Dukung 'Program Siber' Polri

Sari Yuliati: Banggar Dukung Program Siber Polri
Anggota Komisi III DPR RI/Anggota Banggar DPR RI, Sari Yuliati saat mewakili fraksinya dalam menyampaikan persetujuan terhadap Listyo Sigit untuk menjabat kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021). (gambar: tangkapan layar video tv parlemen)
Jum'at, 22 Januari 2021 18:00 WIB
JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sari Yuliati, menyatakan pihaknya akan mendukung penuh langkah-langkah Polri dalam penanggulangan kejahatan siber, termasuk jika harus dilakukan refocusing anggaran tahun 2021.

"Banggar maupun Komisi III DPR, dan DPR secara umum, berkomitmen penuh terhadap penanggulanggan dan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh penegak hukum dalam kaitanya untuk meminimalisir kejahatan siber, baik penipuan yang berasal dari peretasan maupun lainnya," kata Sari Yuliati kepada GoNews.co, Jumat (22/1/2021).

Ketika kapolri baru sudah dilantik, lanjut Sari, Komisi III DPR RI tentu akan melaksanakan penyesuaian, termasuk refocusing anggaran kepolisian yang berjumlah kurang lebih Rp100an trilliun.

"(Ini, red) untuk mendukung rencana strategis kapolri yang baru termasuk dalam penanganan kejahatan siber," ujar Sari.

Sebelumnya, calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit dalam fit and proper test, Rabu lalu, telah mengungkapkan bahwa ke depan akan dibentuk Polisi Virtual yang memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat dalam bermedsos.

Menurut Sari, kebaradaan Polisi Virtual merupakan langkah strategis yang kemudian dapat diimbangi dengan pemaksimalan peran Polisi Siber yang memang fokus dalam penegakkan hukum.

Dalam perwujudannya nanti, Sari mendorong, Polri untuk tetap dan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo RI sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam hal teknologi informasi.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari kejahatan siber, kata Sari, Kominfo juga memiliki berbagai layanan pengaduan yang selama ini berjalan sangat baik seperti CekRekening.id dan juga Cyber Drone 9.

Apa-apa yang sudah dan akan dilakukan Kemkominfo RI dan juga Polri, kata Sari, menunjukkan bahwa teknologi berperan penting sebagai sarana juga infrastruktur untuk meminimalisir potensi peretasan dan sejenisnya.

"Karena dengan teknologi-teknologi tersebut masyarakat dapat mengkonfirmasi juga dapat melaporkan secara cepat terkait berbagai tindakan kejahatan yang terjadi," kata Sari.

Sebelumnya, Legislator Fraksi Partai Golkar daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu juga menangapi soal beredarnya formulasi nomor dan kode untuk mendeteksi peretasan/penyadapan gawai masyarakat yang konon untuk menghindari penipuan di ruang siber. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang tidak berasal dari otoritas resmi (Badan/Lembaga Negara atau instansi bisnis terkait).

Kepolisian Prediktif dan Kebutuhan Penunjangnya

Dalam uji kepatutan dan kelayakan yang berlangsung Rabu itu, calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit mengusung program Presisi. Pendekatan pemolisian yang prediktif menjadi salah jalan menuju transformasi Polri yang ingin dijalankan Sigit.

Mengutip makalah yang dipresentasikan Sigit, implementasi pemolisian prediktif di Indonesia dapat dikembangkan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui pelaksanaan fungsi-fungsi sistem deteksi.

Jika itu terwujud, akan membuahkan agregat data hasil deteksi yang dapat dikelola melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi digital berupa Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IOT), Analysis Big Data, termasuk sistem pendukung lainnya dalam taksonomi bloom penguatan kelembagaan Polri.

Taksonomi bloom merujuk pada kategori tatanan pemikiran terentang mulai dari higher-order thinking hingga lower-order thinking dalam konteks pengembangan kepemimpinan dan pendidikan.

Pemolisian prediktif ini menuai apresiasi dalam forum uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri saat itu, tapi muncul pertanyaan, dari mana Sigit akan membiayai pendanaan optimasi teknologi digital itu? Karena anggaran Polri dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2021 belum mencakup hal tersebut.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Nasional, GoNews Group
wwwwww