Dorong 'Resuffle', Kornas-Jokowi minta Presiden Pertimbangkan Unsur Profesional

JAKARTA - Sekretaris jenderal (Sekjen) Kornas-Jokowi, Akhrom Saleh menyatakan, pihaknya berpandangan bahwa perombakan ataupun resuffle kabinet sudah saatnya dilakukan presiden Jokowi. Desember 2020,dinilai sebagai "waktu yang cocok".

Pandemi yang dalam catatan Kornas-Jokowi telah mengakibatkan banyaknya pengangguran baru dan orang kelaparan, serta potensi gejolak sosial-hukum, tak bisa lagi dianggap bukan sebagai krisis multi dimensi, atau bukan situasi extraordinary.

Keadaan menjadi makin jauh dari kata 'baik', ketika dua menteri Jokowi yakni menteri KKP RI dan menteri sosial (mensos) RI harus berurusan dengan KPK di tengah pandemi yang begitu menyengsarakan rakyat.

"Menurut kami, inilah saatnya presiden Jokowi untuk melakukan resuffle. Kami sebagai pihak yang turun langsung melakukan pendataan sosial-ekonomi masyarakat berharap, presiden Jokowi berani menempatkan di kursi menteri nanti, sosok yang independen dan tak tertawan kepentingan apapun termasuk kepentingan partai politik," kata Akhrom kepada GoNews.co, Minggu (13/12/2020) malam.

Khusus untuk mensos yang dalam fungsinya bersentuhan langsung dengan perut rakyat, kata Akhrom, Kornas-Jokowi berpandangan bahwa jabatan tersebut harus diisi oleh seseorang yang berorientasi akhirat, dan berkiblat pada rakyat.

"Indepensi, orientasi dan kiblat, adalah kriteria penting untuk jabatan mensos menurut kami. Dengan kriteria itu, kami pikir akan jauh lebih tepat jika jabatan itu diisi oleh profesional," kata Akhrom.

Dan akan menjadi lebih ideal, lanjut Akhrom, jika sosok profesional itu sudah sejak lama terlibat dalam mengawal perjalanan Jokowi sejak masa pencapresan.

"Karena selain yang bersangkutan memang berasal dari kalangan profesional, yang bersangkutan juga sudah otomatis paham betul cita-cita dan misi Pak Jokowi untuk bangsa. Sehingga Ia bisa menjadi pembantu presiden yang tak hanya independen, berorientasi akhirat dan berkiblat rakyat, tapi juga bisa betul-betul menjadikan presiden dan rakyat sebagai satu-satunya 'bos' sehingga marwah presiden dan kabinet bisa terjaga," kata Akhrom.

Akhrom tak menampik bahwa istilah 'jatah parpol' memang ada dan terbuka sejak awal, dimana presiden menyebut komposisi unsur kabinet di masa awal pemerintahan 2019 lalu. Tapi pandemi dan kondisi extraordinary, plus hak preogratif presiden dalam memilih menteri, diharap bisa dipahami lebih rendah hati oleh berbagai pihak.

"Jadi saya pikir, kenegarawanan elit-elit partai politik juga dibutuhkan di sini. Saya meyakini, publik akan memberikan apresiasinya sendiri pada pihak-pihak yang legowo demi kepentingan rakyat," kata Akhrom.***