Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Rifad Marasabessy Ngaku Siap Tempur
Sepakbola
18 jam yang lalu
Rifad Marasabessy Ngaku Siap Tempur
2
Joseph Desmet Coba Patuhi Semua Instruksi Pelatih
Olahraga
18 jam yang lalu
Joseph Desmet Coba Patuhi Semua Instruksi Pelatih
3
Hanya Ada Satu Target Prastawa
Olahraga
18 jam yang lalu
Hanya Ada Satu Target Prastawa
4
'Hari Kemenangan', LaNyalla dan OSO 'Ngobrol' soal Amandemen
Politik
23 jam yang lalu
Hari Kemenangan, LaNyalla dan OSO Ngobrol soal Amandemen
5
David Singleton Bicara Soal Kartika Siti Aminah
Olahraga
18 jam yang lalu
David Singleton Bicara Soal Kartika Siti Aminah
6
Reza Guntara Merasa Permainannya Belum Stabil
Olahraga
18 jam yang lalu
Reza Guntara Merasa Permainannya Belum Stabil
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Penguatan Kolaborasi Kemendagri-BP2MI, Nota Kesepahaman Terbaru Meliputi Hal Ini...

Penguatan Kolaborasi Kemendagri-BP2MI, Nota Kesepahaman Terbaru Meliputi Hal Ini...
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Muhammad Hudori saat menandatangani nota kesepahaman dengan BP2MI secara virtual pada Kamis (3/12/2020). (foto: ist./puspen kemendagri)
Kamis, 03 Desember 2020 22:05 WIB
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) secara virtual pada Kamis (3/12/2020).

Ini adalah nota kesepahaman lanjutan setelah 2 nota sebelumnya antara badan tersebut dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri ditandatangani dan masing-masing masih berlaku hingga tahun-tahun mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hudori, sebagai pejabat yang menandatangani nota tersebut mengatakan, nota kesepahaman terbaru ini berjudul 'Penguatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia'.

Isinya, dijelaskan Hudori dalam rilis Puspen Kemendagri, meliputi:

Pertama, penguatan pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah daerah.

Kedua, pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP Elektronik.

Ketiga, sinergi dalam pemberantasan sindikasi pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan para pihak.

Keempat, menyosialisasikan pelaksanaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kelima, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

"Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendagri sebagai poros utama pemerintahan senantiasa mendorong dan mendukung lembaga lain untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya," kata Hudori.

Agenda ini, dipastikan Hudori, sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2015, dimana Kemendagri memiliki fungsi pengkoordinasian pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, GoNews Group
wwwwww