Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Timnas U 17 Wanita Tatap Laga Perdana Melawan Filipina di Piala Asia U 17 AFC 2024
Sumatera Barat
7 jam yang lalu
Timnas U 17 Wanita Tatap Laga Perdana Melawan Filipina di Piala Asia U 17 AFC 2024
2
Tampil Trengginas, Korea Utara Bekuk Korea Selatan
Sepakbola
6 jam yang lalu
Tampil Trengginas, Korea Utara Bekuk Korea Selatan
3
Melanggar Lalu Lintas, Gisele Bündchen Kena Tilang Polisi
Umum
5 jam yang lalu
Melanggar Lalu Lintas, Gisele Bündchen Kena Tilang Polisi
4
Chand Kelvin dan Dea Sahirah Sudah Resmi Bertunangan
Umum
6 jam yang lalu
Chand Kelvin dan Dea Sahirah Sudah Resmi Bertunangan
5
Rizky Febian Siap Lepas Masa Lajang, Mahalini Syahadat Sebelum Akad
Umum
6 jam yang lalu
Rizky Febian Siap Lepas Masa Lajang, Mahalini Syahadat Sebelum Akad
https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/
Home  /  Berita  /  Ekonomi
Dialektika Demokrasi

Satu Keluarga bisa Terima Bansos Pandemi hingga Rp30 Juta, Legislator Dorong DTKS Terpusat di Kemensos

Satu Keluarga bisa Terima Bansos Pandemi hingga Rp30 Juta, Legislator Dorong DTKS Terpusat di Kemensos
Wakil ketua Komisi VIII DPR RI/Legislator fraksi PKB Dapil Sumatera Utara (Sumut) II, Marwan Dasopang dalam sebuah kesempatan. (foto: dok. ist.)
Kamis, 19 November 2020 19:10 WIB
JAKARTA - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menilai, bantuan sosial (Bansos) semasa pandemi Covid-19 yang dieksekusi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah berjalan cukup baik.

Tapi, patut menjadi perhatian bahwa Bansos bukan hanya dilakukan oleh Kemensos, sehingga efektivitasnya juga menjadi soal.

"Tenyata setelah kita kumpul bantuan sosial (Bansos) dari semua jenis, itu yang bisa Rp30 juta per satu keluarga," kata Marwan dalam diskusi Dialektika Demokrasi garapan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Kesetjenan DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Bukan bermaksud tak empati, tapi menurut Marwan, membentuk manusia-manusia Indonesia yang naik level menjadi penyantun/pemberi sedekah juga penting. Karenanya, persoalan data dan otoritasi adalah hal mendasar.

"Karena itu mari kita bersama, kita desak pemerintah, kita yakinkan bahwa DTKS (data terpadu kesejaheraan sosial) itu harus ada di Kemensos. (Agar, red) akhirnya orang tidak bisa membuat program sendiri. Sasaran saya untuk listrik harus sekian, sasaran saya untuk kesehatan sekian, sudah, diaudit itu," kata Marwan.

Dengan semakin baiknya DTKS, menurut Marwan, akan sangat mendukung program-program pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

"Karena itu komisi VIII sudah mendesak, dan kita memberikan anggaran untuk Pusdatin Kemensos sebagai pusat pendataan yang akan melakukan perubahan dan perbaikan data," kata Marwan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Nasional, Ekonomi
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/