Home  /  Berita  /  Politik

Setuju dengan Permintaan SBY, PKB Minta Pemerintah Ungkap Dalang Demo Tolak UU Ciptaker

Setuju dengan Permintaan SBY, PKB Minta Pemerintah Ungkap Dalang Demo Tolak UU Ciptaker
Pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja terlibat bentrok dengan polisi di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Demonstrasi tersebut berakhir ricuh. (ANTARA)
Rabu, 14 Oktober 2020 16:22 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid ikut menanggapi permintaan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta pemerintah mengungkap dalang penggerak massa demo penolakan UU Cipta Kerja. SBY juga telah membantah dirinya sebagai dalang dari demo tersebut.

Jazilul mengatakan, baiknya pemerintah mengungkap otak dibalik demo UU Ciptaker. Hal itu guna mencegah fitnah dan tak ada pihak yang merasa tertuduh.

"Bila ada dalang yang diduga, maka diungkap saja dan diproses secara hukum, agar tidak menimbulkan spekulasi bahkan ada pihak yang merasa tertuduh," katanya, Rabu (14/10).

Dia menambahkan, dari awal PKB mengajak semua pihak agar menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang membikin saling curiga dan spekulasi yang menyesatkan. Dia pun tidak yakin SBY menggerakkan massa penolakan UU Cipta Kerja.

Ads

"Hemat saya, tidak yakin Pak SBY sebagai mantan Presiden yang berjiwa patriot dan negarawan akan melakukan hal yang merusak negara," jelasnya.

Wakil Ketua MPR itu mengimbau semua pihak tidak saling fitnah terkait demo UU Cipta Kerja. Rakyat perlu ketenangan dan persatuan.

"Mari kita hentikan saling curiga dan saling fitnah, rakyat perlu keteladanan dan ketenangan dalam persatuan," tandasnya.

Diberitakan, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tunjuk hidung pihak yang dituduh menggerakkan massa demo menolak UU Cipta Kerja. Dia mengatakan, tidak baik tuduhan tersebut dibiarkan liar karena membuat masyarakat saling curiga.

"Kalau ditanya begitu paling baik tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud orang yang menunggangi orang membiayai gerakan itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan ini tidak baik, rakyat saling curiga, tidak baik ke sana kemari beritanya," katanya dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY, Senin (12/10).

Dia membantah tuduhan sebagai pihak yang mendalangi demo UU Cipta Kerja. SBY tidak yakin jika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan BIN menuduh dirinya.

"Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut selama ini baik. Dengan BIN tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara saya kira enggak lah," ujarnya.

SBY menyarankan pemerintah menindak pelaku yang dianggap menggerakkan dan membiayai pendemo supaya tidak dianggap negara membuat hoaks. Sebab, negara perlu mendapat kepercayaan publik.

"Kalau memang menggerakan menunggangi membiayai dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum, hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak negaranya membuat hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya kepada pemerintah kita," terang mantan Ketum Demokrat ini.

"Kita harus put trust kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh, pemerintah tidak bagus," sambungnya.

SBY mendorong pemerintah menjawab siapa dalang yang dimaksud kepada publik dengan jujur. Sebagai bagian dari etika pejabat yang memegang amanah rakyat.

"Jadi kalau saya ditanya seperti itu. Paling bisa menjawab mengklarifikasi semua ini ya beliau-beliau. Saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti harus menjawab. Itulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," pungkasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik
wwwwww