Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
Kesehatan
17 jam yang lalu
Tak Pernah Keluar Rumah Tapi Dinyatakan Positif Corona, Ibu Hamil Menangis Histeris
2
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
Internasional
17 jam yang lalu
Akibat Ledakan Dahsyat di Beirut, 300 Ribu Orang Kehilangan Rumah
3
Penderita Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
GoNews Group
17 jam yang lalu
Penderita  Corona, Penjaga Makam, Security dan Kaum Duafa Dapat Daging Qurban
4
Prajurit TNI Bantu Evakuasi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
Internasional
22 jam yang lalu
Prajurit TNI Bantu Evakuasi Korban Ledakan Dahsyat di Beirut
5
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
GoNews Group
15 jam yang lalu
Ombudsman Tutup Posko Pengaduan Virtual Covid-19, Apa Kabar Semangat Manajemen Krisis?
6
Ledakan di Beirut 1/5 Bom Atom Hiroshima, Picu Gempa Magnitudo 3,3
Internasional
19 jam yang lalu
Ledakan di Beirut 1/5 Bom Atom Hiroshima, Picu Gempa Magnitudo 3,3
Loading...
Home  /   Berita  /   Nasional

Unras SEMMI Jakarta Pusat Desak Pengungkapan Kasus Djoko Tjandra

Unras SEMMI Jakarta Pusat Desak Pengungkapan Kasus Djoko Tjandra
Foto: Ist.
Jum'at, 24 Juli 2020 17:02 WIB
JAKARTA - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jakarta Pusat menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Gedung DPR RI dan KPK, pada Jumat (24/7/2020). Massa aksi menuntut penuntasan kasus Djoko Tjandra.

Ketua SEMMI Jakarta Pusat, Senanatha dalam pernyataan resminya menegaskan, kasus Djoko Tjandra "harus kita kupas tuntas demi penegakan hukum di Indonesia,".

Massa SEMMI Jakarta Pusat menilai penting dukungan DPR kepada aparat penegak hukum dalam penuntasan kasus Djoko Tjandra, termasuk dengan langkah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

"Alasan Aziz Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) tidak menandatangani persetujuan adanya RDP Komisi IIl dengan gabungan aparat penegak hukum adalah benar secara normatif, karena melanggar tata tertib DPR Pasal 1, angka 13 dan Pasal 13 huruf I yang menyatakan bahwa reses merupakan kewajiban DPR untuk menyerap atau menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja. Hanya saja, secara faktual tidak bisa dijadikan alasan karena permasalahan ini juga sudah masuk dalam kategori urgent" kata Senanatha.***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Peristiwa, Hukum, Politik, Nasional

Loading...
www www